Gedung Putih Pangkas Ribuan Staf Intelijen AS, CIA Terbesar dengan 1.200 Posisi

1TULAH.COM-Sebuah langkah signifikan dalam perombakan birokrasi pemerintahan, Gedung Putih dilaporkan berencana melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap ribuan posisi staf di berbagai badan intelijen Amerika Serikat.

Langkah ini dipimpin oleh Badan Intelijen Pusat (CIA) yang akan mengurangi sekitar 1.200 posisi staf. Badan intelijen lainnya, termasuk Badan Keamanan Nasional (NSA), juga akan mengalami pengurangan ribuan pegawai negeri sipil (PNS).

Informasi mengenai rencana pemangkasan ini pertama kali disampaikan oleh pemerintahan Donald Trump kepada anggota Kongres. Rencana yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan ini sebagian besar akan dilakukan melalui pengurangan perekrutan (natural attrition) dan pensiun dini sukarela, alih-alih melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) secara langsung.

Disebutkan bahwa beberapa ratus dari 1.200 posisi yang dipangkas di CIA berasal dari pegawai yang telah memilih untuk mengambil program pensiun dini.

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemangkasan staf tersebut, CIA mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pernyataan yang dilansir oleh The Guardian pada Sabtu (3/5/2025), badan intelijen tersebut menyatakan bahwa direkturnya saat ini, John Ratcliffe, tengah berupaya untuk menyelaraskan badan tersebut dengan prioritas keamanan nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan Donald Trump.

“Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk memberikan energi baru kepada badan tersebut, menyediakan kesempatan bagi para pemimpin baru untuk muncul, dan menempatkan CIA pada posisi yang lebih baik untuk melaksanakan misinya,” demikian bunyi pernyataan resmi CIA.

Sementara itu, seorang juru bicara dari kantor Direktur Intelijen Nasional (DNI), Tulsi Gabbard, belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait isu ini. Kantor DNI sendiri memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan dari 18 badan intelijen yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen.

CIA Ikuti Program Redundansi Sukarela Trump

CIA tercatat sebagai lembaga intelijen AS pertama yang bergabung dengan program redundansi sukarela yang diprakarsai oleh pemerintahan Trump. Program ini merupakan bagian dari janji Trump untuk secara radikal mengurangi jumlah tenaga kerja federal dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Selain CIA, NSA juga dilaporkan telah menawarkan program pengunduran diri sukarela kepada sejumlah karyawannya.

Lebih lanjut, CIA juga mengindikasikan rencana untuk memberhentikan sejumlah karyawan yang baru direkrut. Langkah ini menunjukkan bahwa pemangkasan tidak hanya menyasar posisi yang sudah lama ada, tetapi juga mempengaruhi rekrutmen baru.

Penghapusan Program Keberagaman di Badan Intelijen

Selain pemangkasan staf, pemerintahan Trump juga mengambil langkah kontroversial dengan menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di berbagai badan intelijen. Meskipun demikian, upaya penghapusan ini sempat mendapat perlawanan hukum. Seorang hakim dilaporkan telah mengeluarkan blokir sementara terhadap upaya untuk memecat 19 karyawan yang bekerja pada program DEI yang menentang pemutusan hubungan kerja mereka.

Perombakan Kepemimpinan di NSA dan CIA

Sebelumnya, pemerintahan Trump juga melakukan pergantian kepemimpinan secara tiba-tiba di badan intelijen. Jenderal Tim Haugh, yang sebelumnya memimpin NSA dan Komando Siber Pentagon, diberhentikan dari jabatannya. Direktur CIA saat ini, John Ratcliffe, telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk merombak CIA. Beberapa prioritas yang ditekankan oleh Ratcliffe adalah meningkatkan penggunaan intelijen dari sumber manusia dan memfokuskan perhatian badan tersebut pada Tiongkok.

Dampak Pemangkasan PNS di Lembaga Lainnya

Kebijakan pemangkasan pegawai negeri sipil (PNS) yang terus dilakukan oleh pemerintahan Trump juga berdampak pada kinerja lembaga pemerintah lainnya. Sebagai contoh, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat (FDA) dilaporkan mengalami penurunan kinerja akibat berkurangnya jumlah staf. Salah satu dampaknya adalah penangguhan program kontrol kualitas untuk pengujian susu cair dan produk susu lainnya karena keterbatasan kapasitas di divisi keamanan pangan dan nutrisi.

Penangguhan program keamanan pangan ini menjadi gangguan serius lainnya setelah sebelumnya terjadi pemutusan hubungan kerja dan pemecatan sekitar 20.000 karyawan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), yang juga mencakup FDA. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah tenaga kerja federal.

Bahkan, FDA juga dilaporkan telah menangguhkan program yang ada dan yang sedang dikembangkan yang bertujuan untuk memastikan pengujian akurat terhadap flu burung dalam susu dan keju, serta patogen berbahaya lainnya seperti parasit Cyclospora dalam produk makanan lainnya.

Selain pengurangan staf, pemerintahan Trump juga mengusulkan pemotongan anggaran sebesar 40 miliar dollar AS untuk berbagai badan pemerintah, termasuk FDA. Program pengujian kecakapan FDA sendiri memiliki peran krusial dalam memastikan konsistensi dan akurasi di seluruh jaringan laboratorium keamanan pangan nasional.

Sebelumnya, kisah Alex Saint, seorang pegawai spesialis komunikasi kesehatan di FDA, menjadi contoh nyata dampak pemangkasan PNS. Ia diberhentikan dari pekerjaannya tepat setelah merayakan ulang tahun keempatnya sebagai PNS. Ia mengaku menerima pesan teks, panggilan telepon, dan email mendesak pada dini hari yang memberitahukan bahwa ia termasuk di antara sekitar 10.000 pekerja federal yang diberhentikan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Langkah pemangkasan ribuan staf di badan intelijen AS, terutama di CIA, menandai perubahan signifikan dalam struktur dan prioritas keamanan nasional pemerintahan Trump. Dampak jangka panjang dari pengurangan tenaga kerja ini terhadap efektivitas pengumpulan dan analisis intelijen masih akan terus dipantau.

Selain itu, dampak serupa di lembaga-lembaga lain seperti FDA juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penurunan kualitas layanan publik. (Sumber:Suara.com)