Perkuat Pengendalian Inflasi, Pemprov Kalteng Dorong Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (27 April 2026).

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, khususnya fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi barang.

Dalam keterangannya, Yuas Elko menyampaikan bahwa fluktuasi harga di Kalimantan Tengah masih dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Perubahan harga sangat bergantung pada pasokan. Gangguan pasokan dari luar daerah akan berdampak pada ketersediaan serta harga di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang, dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi karena mengalami kenaikan harga secara berkala.

“Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, hingga beras sering mengalami kenaikan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak luas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yuas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar daerah, terutama dengan wilayah penghasil, guna menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga.

“Kita perlu mendorong kerja sama antar daerah agar pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu sumber,” tambahnya.

Selain membahas inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk tantangan ketersediaan lahan, percepatan perizinan, serta sinergi antarinstansi.

Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap sertifikasi halal dengan dukungan pemerintah daerah.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempercepat pembangunan perumahan, serta mengoptimalkan implementasi jaminan produk halal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual, hadir Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono.(*)

Penulis : Hewu