DPRD Kalteng Soroti Pemangkasan Anggaran DAU dan DAK Sebesar Rp125 Miliar Lebih

1TULAH.COM-Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah kurang lebih Rp125,153 miliar.

Pemotongan anggaran itu menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Tentang Efisiensi Anggaran dan Keputusan Menteri Keuangan  (KMK) nomor 29/2025. KMK ini mengatur penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun 2025.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin memaklumi adanya pemotongan anggaran dana DAU dan DAK di tahun 2025.

”Kita sangat memaklumi dalam masa transisi pemerintahan. Terutama Presiden kita yang ingin membayar janji-janji beliau waktu kampanye. Banyak dana yang diperlukan itu belum tersedia langsung di kementerian untuk mewujudkan program beliau terutama makan bergizi gratis,” ujarnya, Senin (17/2/2025).

”Tinggal satu-satunya jalan ada beberapa proyek yang terkena pemotongan, pemotongan itu intinya penundaan saja, tetap program itu ada, karena program itu sudah lama dicanangkan. Sehingga program zaman Jokowi, Presiden Prabowo akan mengkaji melalui tim ahli beliau ini program strategis yang tidak bisa ditunda yang mana, dan yang program strategis yang bisa ditunda,” imbuh legislator dari fraksi Demokrat.

Dengan demikian, Komisi I DPRD Kalteng menyesuaikan terkait pendanaan yang dikucurkan pemerintah pusat ke provinsi.

Senada dengan Muhajirin, Anggota Komisi I DPRD Kalteng Armada mengaku tidak mempermasalahkan soal efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

”Efisiensi anggaran itu kita tidak mempermasalahkan, setiap pimpinan baik Presiden maupun gubernur, bupati atau wali kota baru, ada kebijakan yang ingin menonjolkan program dia dan janji dia saat kampanye dan penyampaian visi misi, jadi kita anggap biasa-biasa saja dan kita serahkan kepada tim yang bisa menilai yang mana anggaran sifatnya bisa dipangkas,” imbuhnya.

Legislator dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengimbau kepada publik agar jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran ini membuat resah di mana-mana. Menurutnya, efisiensi anggaran ini hal yang lumrah dalam pemerintahan.

”Mungkin bukan tahun ini aja, beberapa tahun yang lewat, pun juga sering ada kebijakan maupun sejenis kebijakan yang sifatnya tidak terlalu merugikan kita dan tidak sampai pemerintah ini mandek gara-gara pemangkasan ini, tetap jalan,” imbuhnya. (Ingkit)