Kepala BKKBN Sanggah Statement Satu Perempuan Wajib Punya Anak Satu Perempuan

- Jurnalis

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi bayi bersama orang tuanya. Sumber foto : suara.com

Ilustrasi bayi bersama orang tuanya. Sumber foto : suara.com

 

1TULAH.COM – Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyanggah pernyataan yang menyebutkan bahwa ia mendorong agar setiap perempuan memiliki satu anak perempuan.

Menurutnya, yang ia maksudkan adalah bahwa secara rata-rata diharapkan setiap perempuan memiliki satu anak perempuan, namun bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Hasto menjadi pembicara dalam acara “Percepatan Penurunan Stunting untuk Menyongsong Generasi Emas 2045” di Magelang.

Baca Juga :  Ramai Wacana Label Non-Halal pada Kemasan Rokok, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?

Ia menegaskan bahwa tujuan BKKBN adalah menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, di mana jika jumlah perempuan di suatu wilayah berkurang, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Hasto menjelaskan bahwa dalam rangka Hari Keluarga Nasional, banyak motivasi yang diberikan kepada tim pendamping keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting dan membangun keluarga yang bahagia dan mandiri.

Baca Juga :  Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Presiden Prabowo Hadiri Puncak Resepsi 100 Tahun Pesantren Gontor

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dengan efektif, mengingat pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam upaya ini.

Menurutnya, meskipun angka stunting di Magelang survei mencapai 15 persen, namun melalui pendekatan door to door, angka ini dapat ditekan hingga 10 persen, dan ia optimis dapat mencapai target 14 persen atau bahkan lebih rendah lagi.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

KPK Terbitkan Sprindik Baru dalam Pengembangan Kasus Fadia Arafiq
Prabowo Siapkan Anggaran dan Alat Berat untuk Cegah Karhutla
Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN
Bencana Karhutla dan Kabut Asap di Kalteng: DPRD Desak Faskes Siaga Full dan Maksimalkan Pelayanan ISPA
KPK Sebut Bupati Bolmut Diduga Terima Gratifikasi Rp11,14 Miliar
Menteri P2MI Mukhtarudin Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Kalteng Siapkan SDM Unggul Siap Kerja di Luar Negeri
BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda
Buntut Karhutla dan Kabut Asap, Tim Hukum Nafas Kalbar Layangkan Gugatan Class Action ke Presiden Prabowo
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 20:17 WIB

KPK Terbitkan Sprindik Baru dalam Pengembangan Kasus Fadia Arafiq

Kamis, 24 September 2026 - 20:16 WIB

Prabowo Siapkan Anggaran dan Alat Berat untuk Cegah Karhutla

Kamis, 24 September 2026 - 05:54 WIB

Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN

Kamis, 24 September 2026 - 05:46 WIB

Bencana Karhutla dan Kabut Asap di Kalteng: DPRD Desak Faskes Siaga Full dan Maksimalkan Pelayanan ISPA

Rabu, 23 September 2026 - 15:42 WIB

KPK Sebut Bupati Bolmut Diduga Terima Gratifikasi Rp11,14 Miliar

Rabu, 23 September 2026 - 10:25 WIB

Menteri P2MI Mukhtarudin Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Kalteng Siapkan SDM Unggul Siap Kerja di Luar Negeri

Rabu, 23 September 2026 - 06:05 WIB

BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda

Rabu, 23 September 2026 - 05:53 WIB

Buntut Karhutla dan Kabut Asap, Tim Hukum Nafas Kalbar Layangkan Gugatan Class Action ke Presiden Prabowo

Berita Terbaru