Pemprov Kalteng Perkuat Penanganan Karhutla, Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas

1TULAH.CO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat tetap terlindungi dari dampak asap dan layanan dasar tetap berjalan selama status Tanggap Darurat Bencana Karhutla.

Penguatan langkah tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai I Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23 September 2026).

FGD tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, DAD, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Forum diarahkan untuk merumuskan langkah yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan, dengan menghimpun berbagai masukan dan hasil peninjauan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penanganan karhutla.

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus kita pastikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Anang.

Pemprov Kalteng memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman. Perlindungan masyarakat dari dampak asap juga menjadi bagian penting dalam respons pemerintah. Kesiapan rumah oksigen, layanan kesehatan, obat-obatan, air bersih, serta perlindungan masyarakat dari paparan asap perlu diperkuat seiring dengan kesiapan personel, peralatan pemadaman, sumber air, dan jalur koordinasi.

Pemerintah juga memastikan distribusi logistik dan kebutuhan pokok tetap berjalan selama kondisi darurat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah karhutla menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan, mobilitas, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya untuk mengendalikan titik api, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan kebutuhan dasar selama kondisi darurat berlangsung.

Ketua Tim Sosialisasi Mabesad Brigjen TNI Zulkifli mengatakan, tim yang ditugaskan ke Kalimantan Tengah tidak hanya melaksanakan sosialisasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan menyerap kebutuhan di wilayah terdampak.

Sejumlah daerah telah dikunjungi, antara lain Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Barito Selatan. Hasil kunjungan tersebut menjadi salah satu bahan yang dibawa dalam pembahasan FGD.

“Kami juga melihat kondisi nyata di lapangan dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat dalam hal penanggulangan karhutla,” ucap Zulkifli.

Menurutnya, masih terdapat berbagai masukan dari masyarakat yang perlu diakomodasi dalam penguatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. FGD menjadi ruang untuk menyatukan informasi tersebut sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan pemangku kepentingan lainnya.

Masukan masyarakat dari lapangan menjadi bagian dari bahan penyusunan langkah penanganan karhutla agar kebijakan dan respons yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah terdampak.

Zulkifli menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah, TNI, Polri, lembaga adat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.

Sinergi tersebut diperlukan agar informasi mengenai titik api dapat diterima dengan cepat, personel dan peralatan segera dikerahkan, serta potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Dukungan pemerintah pusat juga diperkuat melalui bantuan sarana pemadaman untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi karhutla.

Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang menyampaikan bahwa FGD merupakan tindak lanjut dari sosialisasi intensif yang dilakukan bersama Mabes TNI AD sepanjang Agustus hingga September 2026. Menurutnya, hasil sosialisasi tidak boleh berhenti sebagai laporan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.

“Kegiatan FGD hari ini merupakan langkah krusial sebagai tindak lanjut langsung dari hasil sosialisasi intensif yang telah dilaksanakan bersama Mabes TNI AD,” ujarnya.

Ia mengatakan kewaspadaan perlu terus diperkuat karena musim kemarau masih berlangsung. Karhutla tidak hanya berdampak terhadap ekosistem, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Karena itu, DAD Kalteng mendorong keterlibatan lembaga adat untuk membina, mengedukasi, dan mengajak masyarakat melakukan pencegahan karhutla sejak dini.

“Jangan sampai titik api meluas dan membakar masa depan generasi kita,” tegasnya.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penyusunan langkah strategis, taktis, dan terintegrasi untuk menghadapi sisa musim kemarau. Upaya tersebut diarahkan agar penanganan titik api dapat dilakukan lebih cepat, masyarakat memperoleh perlindungan, layanan dasar tetap berjalan, dan dampak asap terhadap kehidupan masyarakat dapat ditekan.

Pemprov Kalteng bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat kesiapsiagaan dan gotong royong dalam melindungi masyarakat serta menjaga hutan dan lahan di Bumi Tambun Bungai dari ancaman karhutla.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri