Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah

1TULAH.COM-Industri pers berskala kecil dan media daerah di Indonesia kini dibayang-bayangi ancaman serius terkait keberlangsungan operasional mereka. Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai berpotensi memutus aliran trafik pembaca sekaligus memangkas pendapatan iklan bagi ekosistem media lokal.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Mustafa, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang digelar secara virtual pada Rabu (11/11/2026).

Berni soroti secara khusus keberadaan Pasal 29 dan Pasal 30 dalam draf RUU Hak Cipta. Menurutnya, klausul dalam kedua pasal tersebut berpotensi mewajibkan pembayaran royalti atas tautan (link), pratinjau singkat (snippet), hingga rekomendasi konten yang ditampilkan di platform digital, sekalipun konten tersebut diunggah secara sukarela oleh pihak penerbit (publisher).

“Meta tidak mengenakan biaya untuk membagikan tautan tersebut maupun mengambil bagian dari pendapatan itu. Namun terkait Pasal 29 dan 30, kami khawatir pembayaran dapat diwajibkan hanya karena tautan, pratinjau singkat, atau rekomendasi ditampilkan, bahkan ketika penerbit membagikannya secara sukarela,” tegas Berni.

Model Bisnis Saling Melengkapi Terancam Rusak

Selama ini, model bisnis industri media dan platform distribusi digital seperti Facebook serta Instagram berjalan saling melengkapi. Perusahaan pers memanfaatkan platform media sosial secara kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun komunitas pembaca, hingga membuka peluang monetisasi.

Ketika penerbit membagikan tautan berita secara sukarela di platform digital, pengguna akan diarahkan langsung menuju situs web resmi media tersebut. Dari lalu lintas kunjungan (trafik) inilah penerbit berita memperoleh pendapatan nyata, baik melalui tayangan iklan programatik maupun model pembaca berbayar (langganan).

Namun, hadirnya pasal bermasalah dalam draf RUU Hak Cipta dikhawatirkan justru memaksa platform digital mengambil langkah protektif berupa pembatasan hingga pemblokiran tautan berita.

“Membantu pembaca menemukan artikel berbeda dengan menyalin atau menerbitkan ulang artikel tersebut. Jika aturan ini mendorong pembatasan tautan berita, penerbit dapat kehilangan kunjungan pembaca sekaligus peluang pendapatan,” tutur Berni.

Media Daerah Paling Buntung, Masyarakat Makin Sulit Akses Berita

Dampak dari pembatasan tautan berita ini diprediksi tidak akan merata. Media berskala nasional mungkin memiliki daya tahan lebih, tetapi media kecil dan media daerah yang menggantungkan sebaran audiensnya pada platform digital akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Tanpa adanya distribusi dari platform digital, keberadaan media lokal akan kian terpinggirkan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas karena semakin sulit mengakses informasi berita tepercaya.

“Satu sisi masyarakat Indonesia akan semakin sulit menemukan berita. Apabila aturan itu diterapkan, maka media kecil dan media daerah bisa menjadi pihak paling terdampak,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Meta mendorong DPR RI dan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang formulasi Pasal 29 dan Pasal 30 dalam RUU Hak Cipta agar tidak membebani mekanisme berbagi tautan dasar.

“Kami berpandangan bahwa tautan, pratinjau singkat yang tidak menggantikan artikel, dan rekomendasi tidak seharusnya dikenai kewajiban pembayaran. Hak cipta atas artikel itu sendiri tetap dilindungi, sehingga kami melindungi karya jurnalistik sekaligus menjaga jalan yang membantunya menjangkau pembaca,” pungkas Berni. (Sumber:Suara.com)