Pemprov Kalteng Tegaskan Penanganan Karhutla Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dan Perlindungan HAM

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh. Penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga mencakup keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (11 November 2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan koordinasi seluruh pihak. Oleh karena itu, Pemprov Kalteng terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, serta masyarakat.

Kolaborasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya, mulai dari edukasi kepada masyarakat, mitigasi, pencegahan, hingga penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

Selain penanganan di lapangan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak juga menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai langkah disiapkan, antara lain penyediaan rumah oksigen, pembagian masker dan vitamin, bantuan air bersih serta bahan pangan, hingga penerapan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata dinilai berdasarkan jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau luas lahan yang terbakar. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa kunjungan Komnas HAM ke Kalimantan Tengah bertujuan memperoleh informasi dan mendalami berbagai kebijakan pemerintah dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak karhutla.

Komnas HAM memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja akibat dampak kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM turut menggali informasi mengenai langkah penegakan hukum, penanganan korban, serta jaminan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan kritik maupun aspirasi terkait penanganan karhutla.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kalteng menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komnas HAM. Seluruh masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan serta peningkatan efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Melalui koordinasi ini, Pemprov Kalteng menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilaksanakan secara komprehensif dengan menempatkan keselamatan masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari upaya penanggulangan bencana.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri