Draf RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Berekspresi Sineas, Nia Dinata: “Mimpi Buruk Baru!”

- Jurnalis

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nia Dinata, produser film

Nia Dinata, produser film "Jalan Panjang Menuju Surga", berbicara saat wawancara di Jakarta, 24 Januari 2007. (Foto: REUTERS/Crack Palinggi)

1TULAH.COM-Setelah sebelumnya draf Undang-undang Penyiaran (RUU) dikritik soal adanya upaya pembatasan karya jurnalistik yang bersifat investigatisi, RUU ini juga dianggap berpotensi untuk membungkam kreativitas para senieas perfilman.

Draft Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terus mendapat penolakan dari publik. Selain jurnalis, penolakan juga disampaikan pelaku industri film yang menilai draf RUU Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi.

Sineas terkemuka Nia Dinata turut menanggapi draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang masih menjadi kontroversi. Ia menilai draf RUU Penyiaran merupakan ancaman nyata bagi pelaku industri film lantaran di dalam Pasal 34F Ayat (2) tertuang kewajiban penyelenggara platform digital penyiaran untuk melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran. Pasal itu dinilai akan mengekang kebebasan berekspresi dari sebuah film di ruang digital.

“Ini merupakan ancaman buat saya,” kata Nia dalam sebuah acara diskusi daring, akhir pekan lalu.

Nia menjelaskan karyanya – yang mayoritas berlatar belakang isu gender – kerap dipublikasikan melalui layanan media over the top (OTT) atau platform streaming. Melalui layanan media OTT itu Nia bisa mengekspresikan kebebasan berekspresi lewat karya filmnya.

“Buat saya itu cukup melegakan. Ini bukan hanya buat saya. Tapi semua sineas Indonesia yang jadi lega,” ucapnya.

Baca Juga :  Dilema Politik Gerindra: Risiko Kehilangan Operator Utama di DPR Jika Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres

Namun Pasal 34F Ayat (2) dalam draf RUU Penyiaran menjadi mimpi buruk baru bagi para sineas di Indonesia. Kewenangan verifikasi seperti dalam pasal itu berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

“Semoga tidak jadi dijadikan undang-undang dan kita semua akan maju melindungi hak maupun kebebasan berekspresi serta kesetaraan untuk semua,” ujar Nia.

Dewan Pers Kembali Kritisi RUU Penyiaran

Dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menilai beberapa pasal dalam draf RUU Penyiaran memang bertabrakan dan kontradiktif dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Draf RUU langsung menohok pada hak-hak yang diatur di dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 amandemen kedua yaitu yang paling utama adalah kebebasan berekspersi, berbicara, menuangkan ekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, lisan, dan lainnya,” katanya.

Ninik juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian Dewan Pers dalam draf RUU Penyiaran, antara lain adanya upaya untuk membedakan antara produk jurnalistik oleh media massa konvensional dengan produk serupa oleh media yang menggunakan frekuensi telekomunikasi.

“Padahal di dalam UU Pers dijelaskan penyampaian informasi adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan dalam bentu media cetak, elektronik, dan semua saluran termasuk yang menggunakan frekuensi telekomunikasi. Tidak boleh ada pembedaan bahwa produk jurnalistik yang melalui frekuensi telekomunikasi lalu medium pengawasannya tidak dilakukan oleh Dewan Pers. Itu artinya bertabrakan,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Barito Selatan Gelar Pisah Sambut Dandim 1012/Buntok, Perkuat Sinergi TNI-Pemda

Tak sampai di situ, kata Ninik, larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran juga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (2) UU Pers. Larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers.

“Upaya untuk melarang jurnalisme investigasi melalui draf RUU Penyiaran itu sama saja mengekang, menghambat, dan menghabiskan hak dari pers untuk mengungkapkan hal-hal yang sering tidak terungkap. Ada satu fungsi penting dalam pers yaitu selain meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kontrol sosial,” ucapnya.

Menurut catatan Ninik, draf RUU Penyiaran tersebut bukan regulasi pertama yang ingin membungkam kebebasan berekspresi dan menghilangkan hak untuk tahu bagi masyarakat.

Pada tahun 2015 ada pembatasan terhadap kerja-kerja jurnalistik saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara UU Pemilu Tahun 2017 juga ingin membatasi penyiaran hasil pemilu, UU Cipta Kerja, hingga UU KUHP.

“Ramai-ramai menolak dan pasal itu di-take down di tahun 2017. Kemudian di UU Cipta Kerja. Kita tahu juga mulai ada keinginan melakukan pembatasan di dalam salah satu pasalnya. Lalu, kita ramai-ramai melakukan penolakan dan di-take down. Kami juga bersiap akan melakukan judicial review karena KUHP akan berlaku di tahun 2025,” pungkas Ninik. (Sumber:voaindonesia.com)

 

 

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB