Draf RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Berekspresi Sineas, Nia Dinata: “Mimpi Buruk Baru!”

- Jurnalis

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nia Dinata, produser film

Nia Dinata, produser film "Jalan Panjang Menuju Surga", berbicara saat wawancara di Jakarta, 24 Januari 2007. (Foto: REUTERS/Crack Palinggi)

1TULAH.COM-Setelah sebelumnya draf Undang-undang Penyiaran (RUU) dikritik soal adanya upaya pembatasan karya jurnalistik yang bersifat investigatisi, RUU ini juga dianggap berpotensi untuk membungkam kreativitas para senieas perfilman.

Draft Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terus mendapat penolakan dari publik. Selain jurnalis, penolakan juga disampaikan pelaku industri film yang menilai draf RUU Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi.

Sineas terkemuka Nia Dinata turut menanggapi draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang masih menjadi kontroversi. Ia menilai draf RUU Penyiaran merupakan ancaman nyata bagi pelaku industri film lantaran di dalam Pasal 34F Ayat (2) tertuang kewajiban penyelenggara platform digital penyiaran untuk melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran. Pasal itu dinilai akan mengekang kebebasan berekspresi dari sebuah film di ruang digital.

“Ini merupakan ancaman buat saya,” kata Nia dalam sebuah acara diskusi daring, akhir pekan lalu.

Nia menjelaskan karyanya – yang mayoritas berlatar belakang isu gender – kerap dipublikasikan melalui layanan media over the top (OTT) atau platform streaming. Melalui layanan media OTT itu Nia bisa mengekspresikan kebebasan berekspresi lewat karya filmnya.

“Buat saya itu cukup melegakan. Ini bukan hanya buat saya. Tapi semua sineas Indonesia yang jadi lega,” ucapnya.

Baca Juga :  Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Namun Pasal 34F Ayat (2) dalam draf RUU Penyiaran menjadi mimpi buruk baru bagi para sineas di Indonesia. Kewenangan verifikasi seperti dalam pasal itu berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

“Semoga tidak jadi dijadikan undang-undang dan kita semua akan maju melindungi hak maupun kebebasan berekspresi serta kesetaraan untuk semua,” ujar Nia.

Dewan Pers Kembali Kritisi RUU Penyiaran

Dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menilai beberapa pasal dalam draf RUU Penyiaran memang bertabrakan dan kontradiktif dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Draf RUU langsung menohok pada hak-hak yang diatur di dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 amandemen kedua yaitu yang paling utama adalah kebebasan berekspersi, berbicara, menuangkan ekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, lisan, dan lainnya,” katanya.

Ninik juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian Dewan Pers dalam draf RUU Penyiaran, antara lain adanya upaya untuk membedakan antara produk jurnalistik oleh media massa konvensional dengan produk serupa oleh media yang menggunakan frekuensi telekomunikasi.

“Padahal di dalam UU Pers dijelaskan penyampaian informasi adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan dalam bentu media cetak, elektronik, dan semua saluran termasuk yang menggunakan frekuensi telekomunikasi. Tidak boleh ada pembedaan bahwa produk jurnalistik yang melalui frekuensi telekomunikasi lalu medium pengawasannya tidak dilakukan oleh Dewan Pers. Itu artinya bertabrakan,” jelasnya.

Baca Juga :  Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Tak sampai di situ, kata Ninik, larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran juga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (2) UU Pers. Larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers.

“Upaya untuk melarang jurnalisme investigasi melalui draf RUU Penyiaran itu sama saja mengekang, menghambat, dan menghabiskan hak dari pers untuk mengungkapkan hal-hal yang sering tidak terungkap. Ada satu fungsi penting dalam pers yaitu selain meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kontrol sosial,” ucapnya.

Menurut catatan Ninik, draf RUU Penyiaran tersebut bukan regulasi pertama yang ingin membungkam kebebasan berekspresi dan menghilangkan hak untuk tahu bagi masyarakat.

Pada tahun 2015 ada pembatasan terhadap kerja-kerja jurnalistik saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara UU Pemilu Tahun 2017 juga ingin membatasi penyiaran hasil pemilu, UU Cipta Kerja, hingga UU KUHP.

“Ramai-ramai menolak dan pasal itu di-take down di tahun 2017. Kemudian di UU Cipta Kerja. Kita tahu juga mulai ada keinginan melakukan pembatasan di dalam salah satu pasalnya. Lalu, kita ramai-ramai melakukan penolakan dan di-take down. Kami juga bersiap akan melakukan judicial review karena KUHP akan berlaku di tahun 2025,” pungkas Ninik. (Sumber:voaindonesia.com)

 

 

Berita Terkait

Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan
Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif
Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Serda Heri, Kru Terakhir Helikopter MI-17 yang Jatuh di Seruyan
Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak
Isu Penyadapan Presiden Prabowo: Seskab Teddy Indra Wijaya Dikabarkan Sempat Diperiksa POM TNI
Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?
Hadir Langsung di Sidang Roy Suryo, Jokowi Buka Suara Soal Foto Berkumis & Kacamata di Ijazah
Bunda PAUD Barsel Hj. Permana Sari Tekankan Pentingnya Fondasi Emas Anak di Usia Dini

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 16:39 WIB

Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan

Jumat, 6 November 2026 - 14:38 WIB

Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif

Jumat, 6 November 2026 - 14:22 WIB

Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Serda Heri, Kru Terakhir Helikopter MI-17 yang Jatuh di Seruyan

Jumat, 6 November 2026 - 12:50 WIB

Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak

Jumat, 6 November 2026 - 06:51 WIB

Isu Penyadapan Presiden Prabowo: Seskab Teddy Indra Wijaya Dikabarkan Sempat Diperiksa POM TNI

Jumat, 6 November 2026 - 06:42 WIB

Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?

Kamis, 5 November 2026 - 17:52 WIB

Hadir Langsung di Sidang Roy Suryo, Jokowi Buka Suara Soal Foto Berkumis & Kacamata di Ijazah

Kamis, 5 November 2026 - 13:33 WIB

Bunda PAUD Barsel Hj. Permana Sari Tekankan Pentingnya Fondasi Emas Anak di Usia Dini

Berita Terbaru

Pelantikan puluhan pejabat  lingkup pemkab Murung Raya oleh bupati Heriyus, Jumat (6/11/2026).

Daerah

Stardian Dipercaya Pimpin Dinas PUPR Murung Raya

Jumat, 6 Nov 2026 - 16:34 WIB

Pelantikan puluhan pejabat  lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya oleh bupati Heriyus, Jumat (6/11/2026).

Berita

Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif

Jumat, 6 Nov 2026 - 14:38 WIB