Politisi PDIP Berbeda Pendapat Soal Program Food Estate Jokowi di Kalimantan Tengah

- Jurnalis

Jumat, 18 Agustus 2023 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR Puan Maharani saat Sidang tahunan MPR dan DPR beserta DPD RI di Gedung Nusantara pada Rabu (16/8/2023). [Tangkapan layar TVP]

Ketua DPR Puan Maharani saat Sidang tahunan MPR dan DPR beserta DPD RI di Gedung Nusantara pada Rabu (16/8/2023). [Tangkapan layar TVP]

1TULAH.COM-Program food estate atau lumbung pangan yang merupakan proyek strategis Nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi, tengah menjadi isu menarik di kalangan politisi PDIP.

Berawal dari statemen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tanggapan lainnya pun muncul dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin soal program Food Estate di Kalimantan Tengah ini.

Proyek food estate yang digagas oleh Presiden Jokowi kini menimbulkan pro dan kontra. Sekretaris Jenderap PDIP Hasto Kristiyanto menilai program food estate merupakan kejahatan lingkunan.

Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilainya berbeda. Meskipun proyek ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam negeri, namun beberapa pihak menganggap proyek ini termasuk proyek gagal karena tidak direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.

Usai lepas dari tanggungjawab Kementerian Pertanian, kini proyek yang juga mendukung program lumbung pangan tersebut, dilimpahkan ke bupati atau kepala daerah masing-masing.

Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Pertanian pada Januari 2023 lalu.

Baca Juga :  Tarif Dagang AS untuk Indonesia Turun Jadi 19%? Ini Kata Trump Setelah Bertemu Prabowo

“Kegiatan Kementerian Pertanian bukan cuma soal proyek, tapi kualitas produk dan program juga harusnya ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar tapi tidak berhasil harus ada evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai dan Food Estate,” ungkap Sudin beberapa waktu lalu.

Kejahatan Lingkungan

Sementara itu dua tokoh besar PDIP, Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto memiliki perbedaan pendapat soal proyek food estate ini.

Menurut Hasto, proyek food estate ini baik dalam gagasannya namun tidak dalam implementasinya. “Kebijakan food estate dari pak presiden (Jokowi) itu bagus, infrastrukturnya juga. Hanya saja implementasinya tidak baik,” ungkap Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/08/2023) lalu.

Tak hanya itu, Hasto pun juga menambahkan bahwa proyek ini malah disalahgunakan oleh pihak pihak yang tak bertanggungjawab, salah satunya dengan tindakan penebangan pohon dengan dalih membuka lahan pertanian.

Baca Juga :  Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli

“Dalam prakteknya, ternyata kebijakan itu banYak disalahgunakan. Pohon pohon di hutan justru ditebang habis jadinya proyek food estate-nya tidak dibangun dengan baik. Itu malah termasuk bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” lanjut Hasto.

Meskipun menurut Hasto proyek food estate ini belum berhasil, Puan Maharani sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, penilaian terhadap proyek belum bisa diungkap, jika kajian soal proyek belum terlalu mendalam.

“Itu masih terlalu jauh ya (untuk dinilai),” ujar Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023) kemarin.

Ia pun juga menyebut bahwa evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek baru bisa ditetapkan apabila tim evaluator sudah mengecek secara langsung kondisi di lapangan.

“Gak bisa langsung bilang ini gagal, ini berhasil. Kita harus lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya,” lanjut Puan. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula
Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli
Wamendagri Berkunjung ke Barito Utara, Bawaslu Lapor Sudah Tangani 3 Perkara Laporan Termasuk Netralitas ASN
Tinggalkan Saweran TikTok, Pinkan Mambo Fokus Bangun Kerajaan Donatnya
Hasto Kristiyanto Tuding Tuntutan 7 Tahun Penjara Adalah ‘Pesanan’: Kasus Hukumnya Sebut Mengandung Intervensi Politik?
Abraham Samad Bantah Terseret Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Ancam Kriminalisasi!
Dukungan DPRD Kalteng untuk Pemutihan Pajak Kendaraan: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak!
Program Cetak Sawah di Kalteng: Antara Target Ambisius dan Realita Lapangan
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 19:32 WIB

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:28 WIB

Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:23 WIB

Wamendagri Berkunjung ke Barito Utara, Bawaslu Lapor Sudah Tangani 3 Perkara Laporan Termasuk Netralitas ASN

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:18 WIB

Tinggalkan Saweran TikTok, Pinkan Mambo Fokus Bangun Kerajaan Donatnya

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:08 WIB

Hasto Kristiyanto Tuding Tuntutan 7 Tahun Penjara Adalah ‘Pesanan’: Kasus Hukumnya Sebut Mengandung Intervensi Politik?

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:00 WIB

Abraham Samad Bantah Terseret Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Ancam Kriminalisasi!

Jumat, 18 Juli 2025 - 10:24 WIB

Dukungan DPRD Kalteng untuk Pemutihan Pajak Kendaraan: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak!

Jumat, 18 Juli 2025 - 10:18 WIB

Program Cetak Sawah di Kalteng: Antara Target Ambisius dan Realita Lapangan

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (sumber: suara,com)

Berita

Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli

Jumat, 18 Jul 2025 - 17:28 WIB