Politisi PDIP Berbeda Pendapat Soal Program Food Estate Jokowi di Kalimantan Tengah

1TULAH.COM-Program food estate atau lumbung pangan yang merupakan proyek strategis Nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi, tengah menjadi isu menarik di kalangan politisi PDIP.

Berawal dari statemen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tanggapan lainnya pun muncul dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin soal program Food Estate di Kalimantan Tengah ini.

Proyek food estate yang digagas oleh Presiden Jokowi kini menimbulkan pro dan kontra. Sekretaris Jenderap PDIP Hasto Kristiyanto menilai program food estate merupakan kejahatan lingkunan.

Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilainya berbeda. Meskipun proyek ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam negeri, namun beberapa pihak menganggap proyek ini termasuk proyek gagal karena tidak direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.

Usai lepas dari tanggungjawab Kementerian Pertanian, kini proyek yang juga mendukung program lumbung pangan tersebut, dilimpahkan ke bupati atau kepala daerah masing-masing.

Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Pertanian pada Januari 2023 lalu.

“Kegiatan Kementerian Pertanian bukan cuma soal proyek, tapi kualitas produk dan program juga harusnya ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar tapi tidak berhasil harus ada evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai dan Food Estate,” ungkap Sudin beberapa waktu lalu.

Kejahatan Lingkungan

Sementara itu dua tokoh besar PDIP, Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto memiliki perbedaan pendapat soal proyek food estate ini.

Menurut Hasto, proyek food estate ini baik dalam gagasannya namun tidak dalam implementasinya. “Kebijakan food estate dari pak presiden (Jokowi) itu bagus, infrastrukturnya juga. Hanya saja implementasinya tidak baik,” ungkap Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/08/2023) lalu.

Tak hanya itu, Hasto pun juga menambahkan bahwa proyek ini malah disalahgunakan oleh pihak pihak yang tak bertanggungjawab, salah satunya dengan tindakan penebangan pohon dengan dalih membuka lahan pertanian.

“Dalam prakteknya, ternyata kebijakan itu banYak disalahgunakan. Pohon pohon di hutan justru ditebang habis jadinya proyek food estate-nya tidak dibangun dengan baik. Itu malah termasuk bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” lanjut Hasto.

Meskipun menurut Hasto proyek food estate ini belum berhasil, Puan Maharani sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, penilaian terhadap proyek belum bisa diungkap, jika kajian soal proyek belum terlalu mendalam.

“Itu masih terlalu jauh ya (untuk dinilai),” ujar Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023) kemarin.

Ia pun juga menyebut bahwa evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek baru bisa ditetapkan apabila tim evaluator sudah mengecek secara langsung kondisi di lapangan.

“Gak bisa langsung bilang ini gagal, ini berhasil. Kita harus lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya,” lanjut Puan. (Sumber:Suara.com)