Dewan Kalteng Dorong Pemprov Genjot Sektor Pajak dan Retribusi

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini Pemprov Kalteng telah dilengkapi dengan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak mendorong pemda, khususnya Pemprov Kalteng agar dapat berupaya memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD), yang telah ditentukan pada tahun 2023 untuk pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, supaya dapat memenuhi target PAD Kalteng sejumlah sektor perlu dimaksimalkan, salah satunya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

Sebab, lanjutnya, dari sektor ini potensinya sangat besar, terlebih di Bumi Tambun Bungai banyak perusahaan, pelabuhan, maupun kendaraan bermotor.
“PAD merupakan salah satu sumber anggaran untuk menopang pembangunan di provinsi ini. Sehingga, untuk tahun 2023 kita harapkan target penerimaan PAD bisa tercapai bahkan melebihi dari yang telah ditentukan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Razak kepada 1tulah.com, Rabu (22/2/2023).

Dikatakannya juga, pihaknya tentu akan terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka, untuk memenuhi target PAD tersebut.

Sebab memang tujuan antara legislatif dan eksekutif itu pada dasarnya sama yakni mensejahterakan masyarakat dengan pembangunan.

“Tujuan untuk menjadikan Kalteng maju dan berkembang menuju keberkahan itu juga menjadi salah satu yang kita lakukan, tentu bersama pemerintah hal tersebut dapat dengan mudah terwujud. Kita pastikan akan selalu mendukung pemerintah dalam upaya memenuhi target PAD kedepan,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain pajak dan retribusi sektor lain yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, juga harus dapat dimaksimalkan, pasalnya sumber pendapatan daerah itu tidak hanya ada pada satu titik saja, namun banyak yang lainnya contohnya pariwisata, ekspor sumber daya alam (SDA) dan lain sebagainya.

“Memaksimalkan potensi yang ada di provinsi ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, sehingga target penerimaan PAD dapat tercapai. Terlebih lagi Kalteng telah memiliki Perda tentang Pajak dan Retribusi ini harus dioptimalkan untuk meningkatkan PAD berdasarkan potensi yang terukur dan rasional,” tukasnya. (Ingkit)