Turut Digeledah KPK Kantor Pemprov, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Hormati Proses Hukum

- Jurnalis

Kamis, 22 Desember 2022 - 08:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (SuaraJatim/Yuliharto Simon)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (SuaraJatim/Yuliharto Simon)

1TULAH.COM – Kantor Pemprov Jawa Timur, yang berada di Jalan Pahlawan turut digeledah oleh para penyidik KPK. Hal ini terkait Kasus suap dana hibah yang menjerat Wakil DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

KPK terlihat memasuki dua ruangan di kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu, 21 Desember 2022 petang. Mereka memasuki ruangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak usai memeriksa gedung Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah penyidik menggunakan rompi KPK memasuki ruangan gubernur Khofifah sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka lantas keluar pada 17.30 WIB dan menuju ruangan Sekdaprov.

Melansir dari Beritajatim.com jaringan media Suara.com, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut mengomentari penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ke kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Rabu, [21/12/2022].

Baca Juga :  Karhutla Mengamuk di Kalimantan dan Sumatera: Titik Panas Kalteng Melonjak Tembus 5.391

Khofifah menegaskan dirinya menghormati setiap proses hukum yang berlaku dan pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para penyidik KPK.

“Itu bagian dari proses yang harus kita menghormati semuanya. Pokoke pemprov akan menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan KPK,” ujarnya Khofifah.

Sementara itu, Sekda Prov Provinsi Jawa Timur, Adhi Karyono tidak menampik, penggeledahan KPK berkaitan dengan Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hari lalu karena diduga menerima suap pengelolaan dana hibah.

Baca Juga :  Ciri-Ciri Rumah Bermuatan Energi Chi Buruk dan Cara Efektif Menetralisirnya

“Ya pasti ada hubungannya (dengan OTT Wakil Ketua DPRD Jatim). Ada staf yang diperiksa, Mereka dimintai jadi (memberi) keterangan, untuk perencanaan, anggaran yang digunakan, itu saja paling,” kata Adhy.

Dia memastikan, dirinya tidak ikut diperiksa. Ia hanya dimintai izin, ruangannya dipakai KPK.

“Saya nggak ditanya. Ruangan saya diminta, sekretariat, untuk mereka. Dimintai izin ruangan saja, ya silakan. Saya nggak tahu (berapa orang yang diperiksa), nggak lihat,” papar Adhy dikonfirmasi awak media. (suara.com)

 

Berita Terkait

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek
99 Persen Pembobolan Bank Berawal dari Social Engineering, Kemenhub dan Pakar Wanti-Wanti Hal Ini
Ketika Cinta Dibungkus Kontrol: Mengurai Toxic Masculinity dan Dampak Buruk Patriarki
Analisis BRIN: Erupsi Gunung Anak Krakatau Menembus Stratosfer dan Berpotensi Dinginkan Suhu Bumi
Pertemuan di Hambalang: Presiden Prabowo dan Dubes AS untuk ASEAN Bahas Kerja Sama serta Stabilitas Kawasan
Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara Akibat Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, 33 Penerbangan Terdampak
Anomali Data Desil Ancam Bantuan Warga Miskin, DPR Desak Kemensos dan BPS Lakukan Evaluasi
Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Hutan Harus Transparan, Satgas PKH Soroti Tambang Ilegal

Berita Terkait

Minggu, 6 September 2026 - 17:01 WIB

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Minggu, 6 September 2026 - 16:55 WIB

99 Persen Pembobolan Bank Berawal dari Social Engineering, Kemenhub dan Pakar Wanti-Wanti Hal Ini

Minggu, 6 September 2026 - 16:03 WIB

Ketika Cinta Dibungkus Kontrol: Mengurai Toxic Masculinity dan Dampak Buruk Patriarki

Minggu, 6 September 2026 - 13:29 WIB

Analisis BRIN: Erupsi Gunung Anak Krakatau Menembus Stratosfer dan Berpotensi Dinginkan Suhu Bumi

Minggu, 6 September 2026 - 10:34 WIB

Pertemuan di Hambalang: Presiden Prabowo dan Dubes AS untuk ASEAN Bahas Kerja Sama serta Stabilitas Kawasan

Sabtu, 5 September 2026 - 12:15 WIB

Anomali Data Desil Ancam Bantuan Warga Miskin, DPR Desak Kemensos dan BPS Lakukan Evaluasi

Sabtu, 5 September 2026 - 12:09 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Hutan Harus Transparan, Satgas PKH Soroti Tambang Ilegal

Sabtu, 5 September 2026 - 12:03 WIB

Semburkan Abu 15 KM, Erupsi Anak Krakatau Memicu Bencana Internasional Hingga Dipantau Jepang

Berita Terbaru