Fraksi PKB Menarik Diri dari Paripurna Perubahan Alat Kelengkapan Dewan

1TULAH.COM, MUARA TEWEH– Rapat paripurna perubahan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD yang dilaksanakan, Senin 1 Aguatus 2022, kemarin batal digelar.

Hal ini dikarenakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menarik diri dari pembahasan.

Tidak itu saja Fraksi PKB yang memiliki empat anggota nya di DPRD Barito Utara itu juga tak mau lagi memimpin salah satu AKD. Alasan mereka ingin fokus memberi pelayanan kepada masyarakat atau konsituen.

Akibat mereka menarik diri, paripurna perubahan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD akhirnya, batal digelar dan peserta paripurna sepakat mengenai perubahan AKD akan di jadwal ulang pembahasan dan paripurna nya.

Usai paripurna, anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKB, Haji Benny Siswanto kepada 1tulah.com mengatakan, ini sudah kesepakatan fraksi untuk menarik diri dari hak memilih dan hak dipilih dari AKD.

Sebab kata dia, mereka dua anggota juga sudah pernah ditugaskan sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) dan sebagai sekretaris komisi.

Selain itu langkah diambil Fraksi PKB adalah demi keselarasan, keharmonisan dalam lembaga DPRD. Maka diambil sikap  menarik diri dari hak memilih dan hak dipilih menjadi kandidat pengurus dalam perubahan komposisi AKD.

Dia juga menegaskan, sebenarnya fraksi mereka tidak berambisi menduduki jabatan di dalam AKD, walaupun dinilai mampu dan memenuhi syarat.

Alasan menarik diri dari hak memilih dan dipilih pun bukan karena anggota di fraksi PKB tidak mampu. Buktinya, kata Benny ia menjadi memperoleh 25 suara ketika di calonkan menjadi ketua BK, dan satu lagi anggota nya lagi memperoleh suara terbanyak sebagai ketua komisi.

“Artinya kita mampu dan dipercaya, akan tetapi keputusan fraksi kami bulat biar tidak terjadi perpecahan di dalam dan karena Fraksi kami PKB juga sebagai penentu, kami menarik diri. Itu lebih baik dan sekarang sudah tidak ada beban lagi.

“Catat ya, sebenarnya kami mampu, tapi ini sudah kesepakatan fraksi kami dan jalan terbaiknya memang begini. Seterusnya kami sepenuhnya menyerahkan kepsda forum lembaga untuk mengambil keputusan,” tutupnya.(*)