KPK Cium Ulah Mafia Tanah di IKN Baru, Monopoli Lahan dan Kavling-Kavling

1tulah.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi ada dugaan praktik jual beli lahan di kawasan Ibu Kota Negara(IKN). Komplotan yang diketahui sudah bagi-bagi kavling inipun sudah diingatkan untuk menghentikan praktik monopoli lahan.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata melalui keterangan resminya, Kamis (10/3/2022)  di kutip dari suara.com (jaringan media 1tulah.com).

Alex menyampaikan informasi ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Para oknum tersebut kata dia,saat ini sudah diberi himbauan agar segera menghentikan praktik monopoli lahan tersebut dengan memanfaatkan tren ibu kota baru yang saat ini masih panas.

Alex berharap, pembangunan Ibu Kota baru memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan tidak justru dimanfaatkan oleh kalangan tertentu secara pribadi.

“Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial, koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik,” imbau Alex.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibukota Negara (IKN) juga menjadi prioritas kami,” tambahnya.

Sementara itu,mengutip dari informasi yang disampaikan KPK, dalam acara tersebut, turut hadir pula Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkompinda.(*)