Gubernur Kalimantan Tengah Rekomunasikan Tidak Perpanjang PKP2B 7 Perusahaan Tambang

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran merekomunasikan untuk menghentikan perpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada tujuh perusahaan, karena selama 23 tahun tidak memberi kontribusi optimal kepada daerah. Demikian keterangan tertulis Gubernur pada Kamis (6/01).

Menurut Gubernur, tujuh perusahaan tambang yang ia maksud adalah PT Kalteng Coal (PT.KL), PT Maruwai Coal (PT.MC), PT. Pari Coal (PT.PC), PT Ratah Coal (PT.RC), PT Sumber Barito Coal (PT.SBC), PT Juloi Coal (PT.JC) dan PT Lahai Coal (PT.LC).

Ketujuh perusahaan tersebut bernaung di bawah Grup Perusahaan BHP Biliton dan Adaro Metcoal Company (AMC. Total lahan seluas 221.109 hektar.

Menurutnya, langkah ini menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut izin 2.078 perusahaan tambang mineral dan batu bara yang tidak produktif dan tidak aktif membuat rencana kerja.

“Kalimantan Tengah memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, khususnya dari sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan (3P) serta sumber daya alam potensial lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Tujuh perusahaan tadi, katanya, diberi kesempatan selama 23 tahun melalui PKP2B untuk menambang yang meliputi eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan operasi produksi. Namun mereka belum memberi kontribusi optimal kepada daerah atas penguasaan pengelolaan sumber daya alam itu.

“Bukan hanya yang tidak dikelola, tetapi perusahaan tambang yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” ucapnya.

Atas dasar itulah ia memberi dua rekomendasi kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi semua perizinan.

Pertama, menciutkan wilayah PKP2B yang berstatus konstruksi/operasi produksi dan memberi prioritas untuk mendapatkan IUPK pada area penciutan tersebut kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga ada kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kedua, tidak memperpanjang dua PKP2B atas nama PT. Pari Coal (PT. PC) dan PT Ratah Coal (PT. RC) yang berstatus eksplorasi dan akan berakhir pada tahun 2022 ini.

Menurutnya, rekomendasi tersebut sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo yang telah mencabut ribuan perusahaan tambang mineral dan batu bara yang tidak produktif serta tidak membuat rencana kerja.

Ia menambahkan akibat tidak memberi kontribusi, Pemerintah Kalimantan Tengah harus menggelontorkan dana Rp750 miliar setiap tahunnya untuk perbaikan infrastruktur jalan sesuai data dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah.

Sugianto menjelaskan seandainya perusahaan mau berkontribusi maka dana tersebut bisa disalurkan untuk beragam pembangunan yang menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. *