Harapan Ketua Komisi III DPRD di HUT ke-69 Kalteng: Kesejahteraan Nyata Melalui Kartu Huma Betang

1TULAH.COM-Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diharapkan menjadi titik balik peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, berharap bertambahnya usia provinsi ini membawa keberkahan yang nyata melalui percepatan berbagai program prioritas pemerintah daerah.

Politisi Partai Gerindra ini menyoroti salah satu program unggulan Gubernur Kalteng, yaitu Kartu Huma Betang. Ia mendesak agar program jaring pengaman sosial dan ekonomi tersebut dapat segera direalisasikan pada tahun anggaran 2026 ini, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor ekonomi kerakyatan.

Momentum RPJMD Baru: Masyarakat Menanti Janji Pemerintah

Menurut Sugiyarto, tahun 2026 memegang peranan yang sangat krusial bagi masa depan Bumi Tambun Bungai. Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bawah pemerintahan Gubernur Kalteng yang baru. Oleh karena itu, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap realisasi janji-janji politik.

“Harapan kita di usia ke-69 Kalteng ini semakin berkah. Program Pak Gubernur melalui Kartu Huma Betang diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, baik melalui dukungan UMKM maupun bantuan-bantuan lainnya yang sudah dicanangkan,” ujar Sugiyarto.

Tantangan Ekonomi 2026: Dampak Konflik Global hingga Kenaikan BBM

Desakan percepatan program ini bukan tanpa alasan. Mantan Wakil Bupati Lamandau ini menilai kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan berat, baik dari faktor eksternal maupun internal.

Beberapa tantangan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat Kalteng antara lain:

• Geopolitik Global: Konflik yang terus bergejolak di Timur Tengah berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dan daerah, terutama memicu fluktuasi harga kebutuhan pokok.

• Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi: Kebijakan ini sangat membebani masyarakat Kalteng. Mengingat jalur logistik antarwilayah di Kalteng sangat luas, sektor transportasi dan distribusi barang mayoritas masih bergantung pada BBM nonsubsidi.

“Kita melihat sendiri kondisi sekarang. Dengan banyaknya angkutan yang menggunakan BBM nonsubsidi, tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, kegiatan pemerintah daerah harus segera berjalan supaya bisa membantu masyarakat dan menekan inflasi,” tambahnya.

Stimulus Ekonomi dan Bantuan Sosial Harus Segera Cair

Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Komisi III DPRD Kalteng meminta agar stimulus ekonomi tidak ditunda-tunda. Program-program seperti bantuan sosial (bansos), pemberdayaan UMKM, dan subsidi pasar murah harus menjadi prioritas utama kuartal ini.

Sugiyarto optimistis, jika stimulus fiskal dari APBD Pemprov Kalteng segera mengalir ke masyarakat, roda ekonomi di tingkat bawah akan tetap berputar terarah.

“Kalau program-program ini segera direalisasikan, ekonomi rakyat bisa berjalan, pasar tetap bergeliat, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan juga bisa terbantu untuk terus beraktivitas ekonomi,” pungkasnya. (Ingkit)