1tulah.com, BUNTOK– Warga Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bakal tak menerim bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Dana yang ada di rekenig kas desa, ternyata sudah dipakai untuk menutup hasil temuan pihak inspektorat penyelenggaraan anggaran dan desa tahun sebelumnya.
Karena salah penggunaan dana, puluhan warga Panarukan terancam tak bisa menerima BLT DD Covid-19 tahap II.
Jhon Kenedi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panarukan kepada sejumlah wartawan di Buntok, Jum’at (4/12/2020) menuturkan, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut kepada aparat terkait.
“Kami sudah melaporkan kasus ini ke ke pihak Dinsos PMDes, inspektorat Barsel, Kejaksaan dan Tipikor Polres Barsel,” ujarnya.
Jhon berharap aparat penegak hukum dapat segera menindak lanjuti permasalahan ini. Karena jika berlarut-larut, dia khawatir warga setempat tidak mampu menahan diri, lantaran cemburu sosial dengan warga desa lain yang telah menerima BLT.
“harus segera diselesaikan masalah ini, kami khawatir masyarakat yang berhak menerima BLT merasa dirugikan akan bertindak anarkis,” ungkapnya.
Jhon Kenedi juga membeberkan, sebagai BPD dan sebagai kontrol sosial pemerintahan desa telah mengetahui, rekening Dana Desa Panarukan sempat kebobolan hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dana tersebut diduga untuk menutupi hasil temuan inspektorat Barsel sebelumnya.
“Kami sudah melakukan konfirmasi dengan pihak Bank dan meminta print out rekening bank Desa Penarukan, ternyata memang ada beberapa transaksi yang mencurigakan hingga catatan keuangan di rekening tersebut berkurang,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Kabupaten Barsel Mario SE membenarkan permasalahan ini, dan berharap kepada aparat penegak hukum bisa lebih cermat untuk dapat menyelesaikan kasus ini, sehingga masyarakat desa setempat tidak merasa dirugikan.
“Terkait masalah temuan dari Desa Penarukan hal itu kemarin memang sudah diselesaikan, namun jika ada kaitanya lagi dengan permasalahan kebobolan rekening desa atau penangguhan BLT desa setempat, kami belum bisa memberikan komentar karena bukan ranah kami,” pungkas Mario. (Ali)