Kawal Pemerataan Pembangunan hingga Desa, DPRD Kalteng Soroti Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah kebijakan pembangunan daerah. Fokus utama legislatif saat ini adalah memastikan program-program pemerintah tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, melainkan menjangkau hingga ke wilayah pedesaan.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, usai menghadiri rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut berfokus pada penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum yang sebelumnya telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Menurut Riska, pihak eksekutif sejauh ini telah menunjukkan respons positif dan menyatakan kesiapannya untuk mengakomodasi berbagai masukan strategis yang dilemparkan oleh forum legislatif.

“Pemerintah akan mengakomodir harapan dari fraksi-fraksi agar pemerataan pembangunan bukan hanya di kota tetapi juga di pedesaan, baik itu infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Riska Agustin kepada awak media, Rabu (9/7/2026).

Integrasi Sektor Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan

Politikus perempuan dari Partai Golkar ini menggarisbawahi bahwa komitmen lisan saja tidak cukup. Ia menilai keseriusan pemerintah daerah harus diwujudkan secara konkret melalui penyusunan program kerja yang sistematis serta alokasi penganggaran yang berpihak langsung kepada masyarakat bawah.

Ada tiga sektor utama yang menurutnya menjadi tolok ukur keberhasilan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah, yaitu:

• Akses Infrastruktur: Membuka isolasi daerah terpencil dengan perbaikan jalan dan jembatan penghubung antar-desa.

• Mutu Pendidikan: Pemerataan fasilitas sekolah dan pemenuhan tenaga pendidik yang berkualitas di pedalaman.

• Layanan Kesehatan: Peningkatan fasilitas puskesmas pembantu (pustu) serta ketersediaan tenaga medis yang merata.

Dengan mendorong ketiga sektor ini secara beriringan, Riska optimis manfaat nyata dari pembangunan daerah dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat Kalteng tanpa terkecuali.

Transparansi Anggaran dan Tahapan Pembahasan Lanjutan

Lebih lanjut, Riska menambahkan bahwa DPRD Kalteng memiliki kesamaan visi dengan pemerintah daerah dalam hal tata kelola keuangan. Sinergi ini dinilai penting demi menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel agar serapan APBD berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Guna memastikan setiap poin komitmen pemerintah daerah terencana dengan matang, tahapan evaluasi tidak berhenti sampai di sidang paripurna saja. Riska menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan anggaran akan masuk ke ranah teknis.

“Selanjutnya, seluruh komitmen pemerintah daerah tersebut akan dibahas lebih mendalam di tingkat komisi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, apabila dalam proses bedah anggaran di tingkat komisi nanti masih ditemukan substansi atau poin-poin krusial yang memerlukan pendalaman lebih spesifik, maka alur pembahasan akan segera dilanjutkan ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng.

“Pada prinsipnya DPRD akan terus mengawal komitmen pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sehingga pelaksanaan pembangunan benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Riska. (Ingkit)