Soal Tapal Batas Desa Tangkan, Ketua DPRD Bartim Harapkan Ditangani dengan Baik

- Jurnalis

Selasa, 31 Oktober 2023 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan RDPU di kantor DPRD Bartim. Foto : 1tulah.com/zakirin

Kegiatan RDPU di kantor DPRD Bartim. Foto : 1tulah.com/zakirin

1tulah.com, TAMIANG LAYANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Barito Timur (Bartim) memfasilitasi permintaan warga dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak PT. Ketapang Subur Lestari (KSL), dengan agenda membahas tapal batas Desa Tangkan Kecamatan Awang dan Desa Bentot Kecamatan Patangkap Tutui, Senin (30/10/2023).

RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nursulistio didampingi Wakil Ketua I Ariantho S Muler, Wakil Ketua II, Depe dan 4 orang anggota DPRD lainnya, nampak hadir Asisten I Setda, Camat, Kades, Manajemen PT. KSL serta warga lainnya.

Baca Juga :  Selat Hormuz Diblokade Lagi, Pertemuan Damai JD Vance dan Iran di Swiss Tegang

Ketua DPRD, Nursulistio menjelaskan, warga meminta 100 meter kiri-kanan jalan dilepaskan agar dijadikan kawasan permukiman.

“Tadi disampaikan PT KSL areal tersebut masuk HGU, memang tidak mereka Tanami, namun masuk HGU, tapi warga meminta itu untuk dilepaskan,” jelas Sulistio.

“Kemudian yang kedua tentang tata batas desa Tangkan dan Bentot, saya kira ini internal pemerintahan, jadi tidak berkaitan dengan perusahaan atau investor,”imbuhnya.

Dikatakannya, berkaitan dengan ini sudah disampaikan ke para penyelenggara pemerintahan desa, terutama tadi Kades Tangkan dan BPD nya.

Jika memang ada silakan dipersiapkan dokumennya, nanti dibicarakan dengan bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, untuk sama-sama diselesaikan.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah

Warga juga ada menyampaikan bahwa mereka merasa tidak menjual tanah, tetapi faktanya itu ditanami dan dikelola dan oleh perusahaan. “Nah ini juga kita tanggapi, tetapi tentu harus dilengkapi dengan data pendukung,” jelasnya

“DPRD sudah memfasilitasi, silakan nanti berdiskusi dan berdialog, tentunya dengan data dan dokumen, tinggal bagaimana nanti kelanjutannya ini harus ditanggapi dengan baik supaya tidak terjadi gejolak seperti di daerah lain,” pungkasnya. (zek)

Berita Terkait

Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Tembus 589 Jiwa, Ratusan Gempa Susulan Masih Mengancam!
Kuasai 80 Persen UMKM, Perempuan Didorong Dobrak Keterbatasan Sektoral
Mitos ‘Baseload’ Runtuh: IESR Sebut PLTU Kini Sama Tidak Stabilnya dengan Energi Hijau
Peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Patih Herman AB Ajak Masyarakat Perangi Narkoba
Pimpinan DPRD Barito Utara Ikuti Pembahasan RUU Kabupaten/Kota di Palangka Raya
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025: Pemprov Raih WTP 12 Kali Beruntun
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembangunan 11 Rusun Baru pada APBD 2027

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:44 WIB

Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:37 WIB

Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Tembus 589 Jiwa, Ratusan Gempa Susulan Masih Mengancam!

Sabtu, 27 Juni 2026 - 03:36 WIB

Kuasai 80 Persen UMKM, Perempuan Didorong Dobrak Keterbatasan Sektoral

Sabtu, 27 Juni 2026 - 03:27 WIB

Mitos ‘Baseload’ Runtuh: IESR Sebut PLTU Kini Sama Tidak Stabilnya dengan Energi Hijau

Jumat, 26 Juni 2026 - 19:34 WIB

Pimpinan DPRD Barito Utara Ikuti Pembahasan RUU Kabupaten/Kota di Palangka Raya

Jumat, 26 Juni 2026 - 04:21 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025: Pemprov Raih WTP 12 Kali Beruntun

Kamis, 25 Juni 2026 - 18:07 WIB

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembangunan 11 Rusun Baru pada APBD 2027

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:02 WIB

Alami Masalah Pencernaan, KPK Bantarkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas

Berita Terbaru