Harga TBS Sawit di Tingkat Petani Anjlok, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah di Tingkat Daerah

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Anjloknya harga tanda buas segar (TBS) kelapa sawit, sudah sangat meresahkan para petani. Padahal, saat ini pemerintah pusat telah membuka kembali kran ekspor CPO.

Namun, tetap saja harga TBS di tingkat petani belum bisa stabil atau bagus seperti sebelumnya. Kondisi ini, perlu adanya intervensi kebijakan dalam penetapan harga TBS oleh pemerintah di tingkat daerah.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta kepada pemerintah di tingkat daerah, supaya dapat membuat kebijakan tepat terkait harga standar tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Hingga saat ini banyak masyarakat khususnya petani sawit yang mengeluhkan harga TBS kelapa sawit yang tidak memenuhi standar, meskipun sudah ditetapkan harga yang semestinya. Namun, hal itu tetap tidak diterapkan.

“Kita harap pemerintah bijaksana dalam menyikapi hal ini agar dapat menerapkan atau membuat standar harga TBS kelapa sawit sebagai rujukan dan standar harga itu juga harus ada kebijakan yang diberlakukan supaya tidak dimainkan,” kata Yohannes Freddy Ering kepada 1tulah.com, Rabu (6/7/2022).

Ia mengatakan, anjloknya harga TBS kelapa sawit dan banyak pembeli yang menghargai murah sangat merugikan bagi masyarakat petani sawit terutama di Kalteng, sebab hal itu tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun kelapa sawit yang dimiliki masyarakat.

Menurutnya di dalam pemasaran TBS kelapa sawit masalah harga salah satu yang sangat penting, mengingat dari harga itu setidaknya petani sawit dapat mengembalikan modal perawatan yang selama ini dilakukan, serta juga dari situ bisa mengembangkan usaha yang digeluti tersebut.

“Apalagi saat ini harga pupuk, pembibitan dan perawatannya cukup tinggi. Jadi, jika harga jauh dari standar yang diinginkan pastinya petani sawit merugi, sehingga perlu ada standar harga yang mampu mengakomodasi konsumen dan petani agar sama-sama menguntungkan,” ujar Freddy. (Ingkid)