Fraksi KPDN Minta Anggaran Penanganan Karhutla dan Penghargaan untuk Petugas

1TULAH.COM, SERUYAN – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Keadilan Pembangunan Demokrasi Nasional (KPDN) dalam Rapat Paripurna pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 di DPRD Seruyan belum lama ini.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi KPDN yang dibacakan oleh Anggota DPRD Fraksi KPDN, Wiwin, meminta Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menangani dampak karhutla, terutama dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari sisi kesehatan. Menurut fraksi ini, kondisi kabut asap memerlukan kesiapan anggaran agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“Selain aspek kesehatan, Fraksi KPDN menyoroti pentingnya dukungan terhadap upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan di lapangan. Penanganan kebakaran tidak hanya membutuhkan sarana dan prasarana, tetapi juga perhatian terhadap para petugas yang menjadi garda terdepan,” kata Wiwin.

Sebagai bentuk apresiasi, Fraksi KPDN mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan petugas pemadam kebakaran yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Usulan tersebut diharapkan menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

“Kami menilai para personel telah bekerja siang dan malam untuk melokalisasi titik api serta meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, dukungan anggaran dan pemberian penghargaan dipandang sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan karhutla sekaligus melindungi masyarakat dari dampaknya,” harapnya.

Selain masalah karhutla, fraksi ini menegaskan perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi perubahan angka. Setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus didasarkan pada kebutuhan mendesak, prioritas pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci perubahan target PAD, mengoptimalkan potensi daerah dan kepatuhan pajak serta retribusi tanpa menambah beban masyarakat, serta memastikan setiap belanja APBD efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Fraksi KPDN menyoroti pelayanan PDAM dengan meminta peningkatan kesiapan mesin dan peralatan agar distribusi air bersih kembali normal, sekaligus mempertimbangkan kompensasi tarif bagi pelanggan di Kuala Pembuang selama kualitas air belum membaik.

“Kami juga mendorong perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan, air bersih, infrastruktur dasar, pelayanan publik, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan infrastruktur logistik demi menjawab kebutuhan masyarakat Seruyan,” harapnya.

Penulis : nordin

Editor : Dadang