Usut Pungli Rp150 Ribu dan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ditjenpas Jabar Turunkan Tim Khusus

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 06:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

1TULAH.COM-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM / Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat resmi mendalami dugaan praktik pungutan liar (pungli) sebesar Rp150 ribu per minggu yang membebani warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor.

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya Inspeksi Mendadak (Sidak) serta laporan temuan dari Ombudsman Republik Indonesia mengenai indikasi pelanggaran tata kelola di dalam lingkungan lapas tersebut.

Pemeriksaan Internal dan Tindak Lanjut Temuan Ombudsman

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, menegaskan bahwa tim gabungan dari Ditjenpas dan Kanwil Jabar telah bergerak sejak Rabu malam (23/9/2026) untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait.

“Apa pun masukan, apa pun temuan, tetap akan kami tindak lanjuti dan kita dalami. Kalau memang ada pelanggaran, pasti akan ditindak. Tapi jangan sampai kita menyimpulkan terlalu dini,” tegas Yudi Suseno di Cibinong, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga :  Wabup Barsel Khristianto Yudha Resmi Lepas Kontingen FTBI Tingkat Provinsi Kalteng 2026

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh guna menyisir berbagai potensi penyelewengan pelayanan publik serta pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di Lapas Cibinong.

Rincian Temuan Dugaan Pungli dan Fasilitas Mewah

Sidak yang dipimpin oleh Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, pada Rabu (23/9/2026) mengungkap sejumlah temuan krusial yang mengindikasikan adanya perlakuan tidak setara dan penyalahgunaan wewenang:

  • Dugaan Pungli Mingguan: Ombudsman menerima aduan dari pengunjung yang menyebut suaminya di Blok A diminta membayar Rp150.000 per minggu oleh kepala kamar.

  • Fasilitas Mirip Apartemen: Ditemukan deretan bangunan di area belakang lapas yang dilengkapi ruang tamu, kamar, dapur, televisi, kulkas, hingga perangkat rumah tangga lengkap.

  • Dugaan Minuman Beralkohol: Petugas menemukan indikasi keberadaan minuman beralkohol di dalam kawasan lapas.

  • Mobil Mewah di Area Lapas: Temuan kendaraan mewah yang mendorong Ombudsman berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk menelusuri pemilik resminya.

Baca Juga :  Respons Cepat Call Center 110, Polres Bartim Evakuasi Pasutri Korban Dugaan KDRT di Tamiang Layang

Ombudsman menegaskan bahwa seluruh hak dan fasilitas dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP) seharusnya dijamin negara secara gratis dan tidak boleh dijadikan ajang komersialisasi oleh oknum tertentu. Hasil investigasi internal dari tim Ditjenpas selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan pusat untuk menentukan sanksi administrasi maupun hukum yang berlaku. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB