Perubahan APBD Tidak Boleh Berhenti pada Penyesuaian Angka di Atas Kertas

1TULAH.COM, SERUYAN – Perubahan APBD tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka di atas kertas. Anggaran daerah harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, serta diarahkan untuk memberikan manfaat yang terukur dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pemandangan umum tersebut disampaikan Citra Yudha DJ. Itam mewakili Fraksi Gerakan Indonesia Raya Adil Sejahtera (Gerindra–PKS) dalam Rapat Paripurna DPRD Seruyan, dengan agenda penyampaian pemandangan umum terhadap Pidato Pengantar Bupati Seruyan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, belum lama ini.

“Fraksi kami menegaskan bahwa Perubahan APBD harus diarahkan pada pengelolaan anggaran yang realistis, efisien, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kami juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan program,” kata Citra Yudha.

Anggaran yang telah dialokasikan harus benar-benar diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat dan hasil nyata. Artinya, anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi setiap belanja harus memiliki sasaran yang jelas dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami juga meminta target pendapatan daerah disusun berdasarkan potensi yang realistis, dengan tetap diupayakan peningkatannya. Dari sisi belanja, penyesuaian dalam Perubahan APBD harus tetap menjaga kualitas pelayanan dasar serta memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Citra Yudha.

Fraksi Gerindra–PKS menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan anggaran digunakan secara tepat, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Fraksi juga meminta pemanfaatan SiLPA dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peraturan, serta menekankan agar setiap program prioritas benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Seruyan.

“Kami mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak nyata. Karena APBD merupakan instrumen utama pelayanan publik dan pembangunan, setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki alasan yang jelas, sasaran terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” bebernya.

Selain itu, fraksi juga mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan, pelaksanaan, hingga pengawasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penulis : nordin

Editor : Dadang