KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi di Sektor Pertanahan ATR/BPN

- Jurnalis

Sabtu, 19 September 2026 - 20:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung KPK. Foto: Liputan6.com

Gedung KPK. Foto: Liputan6.com

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah mengidentifikasi delapan titik yang dinilai rawan terjadi korupsi di sektor pertanahan sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada September 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemetaan tersebut dilakukan melalui kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring.

Beberapa kerawanan yang ditemukan meliputi rendahnya akses terhadap layanan, keterlambatan penyelesaian layanan, adanya biaya tambahan, serta berkas layanan yang telah selesai tetapi belum diserahkan kepada pemohon.

KPK juga menemukan persoalan dalam pengawasan penerbitan sertifikat, penyimpangan prosedur penerbitan hak guna usaha (HGU), belum optimalnya pemetaan sertifikat HGU, serta lemahnya pengawasan terhadap penerbitan HGU.

Baca Juga :  UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Salah satu temuan menunjukkan tingkat ketidaktepatan waktu pelayanan di sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) kawasan Jabodetabek mencapai 73,49 persen.

Menurut Budi, tiga Kantah dengan tingkat ketidaktepatan waktu tertinggi adalah Kantah Kota Depok sebesar 91,14 persen, Kantah Kabupaten Bekasi 87,5 persen, dan Kantah Kabupaten Bogor 86,9 persen.

Keterlambatan tersebut terutama terjadi pada layanan peralihan hak jual beli, perubahan hak atas tanah, dan roya.

Selain keterlambatan, KPK menemukan adanya tambahan biaya pelayanan pertanahan yang nilainya disebut mencapai lebih dari 200 persen dibandingkan tarif resmi.

Atas berbagai temuan tersebut, KPK telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki sistem pelayanan dan memperkuat pengawasan.

Baca Juga :  Program Kartu Hebat Prakerja, Ini Kata Heriyus 

Rekomendasi tersebut mencakup transparansi biaya layanan, penguatan sistem pengaduan pungutan liar, pemberian notifikasi perkembangan berkas, serta pembenahan standar operasional prosedur penerbitan HGU.

KPK juga mendorong percepatan penerapan kebijakan satu peta untuk mendukung tata kelola pertanahan.

KPK sebelumnya menggelar OTT di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon, serta sejumlah pihak swasta yang disebut terkait perkara tersebut.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB