Gelombang Penolakan Program MBG Meluas dari Lampung hingga Papua, Ada Apa?

1TULAH.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi tantangan serius. Persoalan yang muncul kini meluas melebihi sekadar masalah teknis distribusi, setelah gelombang penolakan terhadap MBG mulai datang dari sejumlah satuan pendidikan hingga kelompok pelajar di berbagai daerah.

Puluhan Sekolah di Lampung Menolak, Aksi Pelajar di Papua

Di Provinsi Lampung, sebanyak 51 sekolah dan pondok pesantren terkonfirmasi menolak menerima program MBG. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 108 satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa sebagian besar lembaga yang menolak adalah sekolah swasta dan pondok pesantren. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut sejak awal telah memiliki sistem penyediaan makanan mandiri bagi siswa maupun santrinya. Hingga saat ini, proses pendataan oleh BGN terhadap sekolah yang menolak masih terus berlangsung.

Namun, penolakan tidak hanya datang dari sekolah dengan sistem konsumsi mandiri. Dinamika berbeda terjadi di Tanah Papua:

• Aksi Solidaritas Pelajar: Pada 15 September 2026, Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi di sejumlah wilayah.

• Tuntutan Dialihkan: Selain meminta penghentian MBG, massa aksi mendesak agar anggaran program tersebut dialihkan untuk pembiayaan pendidikan gratis, pembangunan fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, dan penyediaan beasiswa.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan MBG telah bergeser dari sekadar masalah teknis menjadi pertanyaan mendasar terkait prioritas kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat.

Kritikan Akademisi: Pemerintah Cenderung Fokus pada Dimensi Administratif

Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai pemerintah perlu melihat alasan substantif di balik gelombang penolakan ini, bukan sekadar menyelesaikannya lewat mekanisme administrasi atau perbaikan distribusi.

“Penolakan ini pertama-tama harus dilihat berarti ada persoalan besar berkaitan dengan program yang bukan hanya soal tidak tepat sasaran, tapi tidak diperlukan bahkan menimbulkan banyak kerugian,” ujar Masduki, Sabtu (19/9/2026).

Masduki menambahkan bahwa BGN seharusnya tidak merespons penolakan sekolah secara parsial atau sebatas aspek teknis-prosedural. Menurutnya, pendekatan pemerintah yang terlalu berfokus pada dimensi administratif berisiko mengabaikan akar masalah dari kebijakan tersebut.

+-------------------------------------------------------------------------------+
|                      ANALISIS STAKEHOLDER & RISIKO MBG                        |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 1. Pergeseran Isu:                                                            |
|    Dari masalah distribusi teknis menjadi evaluasi relevansi & kebutuhan.      |
|                                                                               |
| 2. Keterlibatan Multisektor:                                                  |
|    Keterlibatan berbagai aktor (oligarki, TNI, ormas, hingga kepolisian)       |
|    membuat kebijakan rentan terhadap tekanan saat akan dievaluasi.            |
+-------------------------------------------------------------------------------+

Sorotan Keterlibatan Banyak Aktor dan Risiko Kebijakan

Lebih lanjut, Masduki menyoroti banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Kompleksitas struktur pelaksana ini dinilai dapat menimbulkan tekanan politik serta ekonomi bagi pemerintah apabila hendak merevisi atau mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh.

“Jadi pelan-pelan kita lihat memang program MBG ini menyandera pemerintah karena ada oligarki yang terlibat, ada TNI, ada ormas, ada polisi yang kalau ini dihentikan pasti mengalami kerugian. Pemerintah seolah membangun jebakan untuk dirinya sendiri,” pungkasnya. (Sumber:Suara.com)