Keretakan Internal Kemenkeu di Balik Copotnya Purbaya Yudhi Sadewa dan Penunjukan Suahasil Nazara

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026). Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, untuk memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di balik pergantian jabatan yang mendadak ini, berembus kabar mengenai ketegangan dan resistensi internal yang kuat di tubuh Kemenkeu terhadap kebijakan Purbaya.

Mutasi Masif dan Penolakan dari Jajaran Internal

Langkah Purbaya melakukan perombakan serta mutasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis (10/9/2025) dinilai menjadi pemicu utama gejolak internal. Penataan ulang jabatan tersebut berfokus pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Kebijakan ini memicu resistensi dari pimpinan jajaran terkait. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama secara terbuka menentang perombakan tersebut. Bimo bahkan sempat meminta para pegawai pajak untuk menyepelekan langkah Purbaya dan tetap bekerja seperti biasa.

Resistensi ini meluas ke sejumlah pejabat dan kelompok pegawai Kemenkeu yang sering dirujuk sebagai “Geng SMI” (merujuk pada mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati).

Upaya “Pembersihan” Pejabat Era Sri Mulyani

Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya dinilai berupaya menghapus pengaruh era Sri Mulyani di lingkungan Kemenkeu secara masif. Beberapa pejabat kunci yang dikenal dekat dengan Sri Mulyani dicopot dari jabatannya, di antaranya:

• Febrio Nathan Kacaribu — Dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

• Luky Alfirman — Dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran.

Suahasil Nazara, yang kala itu masih menjabat sebagai Wamenkeu, dilaporkan sampai harus menyampaikan permohonan maaf secara personal kepada Febrio dan Luky atas tindakan Purbaya. Sumber internal juga mengungkapkan adanya rencana Purbaya untuk mengganti Suahasil, meski rencana tersebut tertahan karena membutuhkan Surat Keputusan Presiden.

Persoalan Restitusi Pajak dan Respon Pasar

Selain gesekan politik internal, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menilai masalah koordinasi dan kebijakan operasional turut mempercepat kejatuhan Purbaya.

Salah satu isu krusial adalah kebijakan penahanan restitusi pajak. Kebijakan yang awalnya ditujukan untuk pemeriksaan di sektor sumber daya alam tersebut meluas ke sektor usaha lain, sehingga memicu ketidaknyamanan bagi para pelaku usaha.

“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah,” ujar Bhima.

Sikap Suahasil Nazara Pascapelantikan

Usai dilantik di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), Suahasil Nazara belum memberikan kepastian mengenai pembatalan atau kelanjutan mutasi yang dilakukan oleh Purbaya. Ia menyatakan bahwa pihak manajemen Kemenkeu akan mengevaluasi dasar hukum dan Keputusan Menteri Keuangan terkait pelantikan tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai isu keretakan di tubuh Kemenkeu, Suahasil merespons singkat bahwa kondisi internal saat ini dalam keadaan aman. (Sumber:Suara.com)