Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

1TULAH.COM-Minimnya realisasi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru menyentuh angka 38 persen hingga Agustus 2026 mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Kinerja serapan anggaran yang lambat dinilai berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Guna mencegah dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mendesak jajaran eksekutif untuk bergerak cepat mengeksekusi dan menyelesaikan tahapan pelelangan proyek-proyek pemerintah.

“Kepada Pemerintah Daerah diimbau segera melakukan pelelangan pekerjaan proyek-proyek pemerintah daerah yang realisasi keuangannya sampai dengan bulan Agustus ini baru mencapai 38 persen,” ujar Arton.

Himbauan tegas tersebut disampaikan Arton saat memimpin Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Sidang III Tahun 2026 sekaligus Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Kalteng, Palangka Raya.

Urgensi Percepatan Proyek Daerah bagi Perekonomian Kalteng

DPRD Kalteng menilai percepatan realisasi belanja publik dan pelelangan infrastruktur memiliki peran yang sangat vital. Anggaran belanja pemerintah merupakan penggerak utama siklus ekonomi daerah yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.

Percepatan pelaksanaan proyek-proyek daerah diharapkan mampu:

• Menciptakan lapangan kerja baru bagi warga lokal.

• Menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kalimantan Tengah.

• Meningkatkan daya beli masyarakat melalui perputaran uang di sektor konstruksi dan jasa pendukung.

Respons Pemprov Kalteng: Genjot Serapan Anggaran dan Proses Lelang

Merespons desakan dari pihak legislatif, Pemerintah Provinsi Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memacu laju serapan anggaran di sisa tahun anggaran 2026.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pihak eksekutif tidak tinggal diam dan sedang mengupayakan agar tahapan lelang dapat selesai tepat waktu.

“Ya kita tetap berusaha lah supaya ini terus digenjot. Ini kan sebagian sudah lelang semuanya,” kata Edy.

Meski demikian, terkait akar penyebab lambatnya realisasi keuangan yang masih tertahan di angka 38 persen hingga kuartal ketiga tahun ini, Pemprov Kalteng mengaku masih harus melakukan inventarisasi dan evaluasi mendalam di lapangan.

“Kendalanya saya belum inventarisir lagi ya,” pungkas Edy.

Ringkasan Kinerja Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng (Agustus 2026)

Di tengah tantangan percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di wilayah Kalteng, transparansi serta efisiensi eksekusi anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi kunci utama agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai optimal. (Ingkit)