Aturan Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Celah Intervensi Politik dan Ancaman Independensi

1TULAH.COM-Gelombang penolakan terhadap regulasi baru mengenai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memasuki babak baru di meja hijau. Sebanyak lima mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melayangkan gugatan uji formil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut secara spesifik menyasar poin-poin krusial terkait aturan masa jabatan Kapolri yang dinilai cacat prosedur maupun substansi. Kelima pemohon—Haekal Elfath Lakusya, Ahmad Maulana Hakim, Dhimas Fikri Fakhrurrahman, Muhammad Alrasya Dimas Hari Martono, dan Keysyar Anugraha Saputra—menilai UU tersebut memicu ketidakpastian hukum serta membuka celah intervensi politik terhadap independensi kepolisian.

Sorotan Utama: Prosedur Legislasi dan Potensi Tumpang Tindih

Para pemohon menilai bahwa penyusunan UU Nomor 5 Tahun 2026 menabrak UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu indikasi pelanggaran prosedur yang disoroti adalah absennya pembahasan matang di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dampak dari proses legislasi yang dinilai terburu-buru tersebut mencakup:

• Pengebiri Kebijakan Harmonisasi: Tanpa penelahaan Baleg, regulasi baru berisiko bentrok dengan perundang-undangan di atasnya.

• Pergeseran Ranah Sipil: Berpotensi menarik peran kepolisian ke ranah otoritas sipil yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

• Kerentanan Independensi: Membuka celah intervensi politik pada struktur kepemimpinan dan transisi masa jabatan Kapolri.

Dampak Terhadap Kepastian Hukum dan Stabilitas Organisasi

Selain cacat formal di parlemen, gugatan ini menyoroti dampak langsung terhadap internal kepolisian dan masyarakat umum. Ketidakjelasan mekanisme transisi serta batasan jabatan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas organisasi Polri.

“Potensi tumpang tindih tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan dan tidak memberi manfaat hukum yang baik bagi anggota Polri, lembaga negara lainnya, maupun masyarakat,” tegas Pemohon V, Keysyar Anugraha Saputra.

Perkembangan Sidang di MK dan Petitum Pemohon

Sidang pendahuluan gugatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Majelis hakim telah memberikan arahan untuk memperkuat legal standing serta memberikan batas waktu 14 hari kerja bagi para pemohon guna menyempurnakan berkas permohonan.

Proses uji formil ini akan menjadi titik penting dalam menguji transparansi pembentukan undang-undang sekaligus menjaga akuntabilitas reformasi di tubuh Polri. (Sumber:Suara.com)