Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi Melalui Rakor Nasional, Fokus Stabilitas Harga Pangan

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20 Juli 2026).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, didampingi unsur Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir dan diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

BPS: Beras, Bawang Putih, dan Minyak Goreng Perlu Diwaspadai

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan data BPS, Juli merupakan periode yang umumnya mengalami inflasi dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama.

Hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, yakni Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Sementara jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH juga menurun menjadi 69 daerah dibandingkan 78 daerah pada pekan sebelumnya.

BPS mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mewaspadai sejumlah komoditas strategis, terutama beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat meningkat selama empat bulan berturut-turut, sedangkan harga bawang putih rata-rata mencapai sekitar Rp42.560 per kilogram, atau sekitar 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Di sisi lain, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional meskipun di beberapa daerah masih berada di atas harga acuan.

Antisipasi Dampak Kemarau dan El Nino

Kementerian Pertanian turut memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino, antara lain melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, perbaikan jaringan irigasi, hingga penguatan cadangan beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,24 juta ton.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan komoditas strategis seperti bawang merah dan cabai.

Distribusi Bawang Putih Jadi Perhatian

Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 mencapai rata-rata Rp38.858 per kilogram, meningkat sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan harga masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur sehingga pemerintah terus memperbaiki kelancaran distribusi melalui penambahan pelabuhan masuk impor.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta percepatan realisasi kuota impor bawang putih agar pasokan tetap terjaga dan harga dapat kembali stabil.

Gerakan Pangan Murah Terus Diperkuat

Pada kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

Bapanas juga meminta pemerintah daerah memfokuskan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga intervensi pemerintah dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi komoditas strategis, serta mengantisipasi dampak musim kemarau guna memastikan inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.(*)

Penulis : Hewu