Gerindra Minta Semua Pihak Tak Seret Presiden Prabowo di Kasus Febrie Adriansyah, Sentil Hotman Paris

- Jurnalis

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengacara Hotman Paris Hutapea menyambangi Kejaksaan Agung, pada Jumat (17/7/2026). (Suara.com/Faqih)

Pengacara Hotman Paris Hutapea menyambangi Kejaksaan Agung, pada Jumat (17/7/2026). (Suara.com/Faqih)

1TULAH.COM-Partai Gerindra meminta masyarakat dan semua pihak agar tidak mudah terpengaruh oleh opini publik maupun narasi yang mencoba mengaitkan nama Presiden Prabowo Subianto dengan kasus hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan agar semua pihak menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung) tanpa menggiring opini liar ke lembaga kepresidenan.

“Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” tegas Sugiat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Sentil Hotman Paris: Jangan Kaitkan Masalah Hukum dengan Presiden

Secara khusus, Sugiat menyoroti pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang kini menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah. Ia meminta tim kuasa hukum untuk fokus melakukan pembelaan melalui mekanisme peradilan formal, bukan membenturkannya dengan nama Kepala Negara.

Baca Juga :  Bupati Eddy Raya Samsuri Resmi Lantik Dr. Ita Minarni Sebagai Sekda Definitif Barito Selatan

“Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru. Silakan menyampaikan pembelaan atau argumentasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, jangan membawa-bawa nama Presiden,” lanjutnya.

Sugiat menekankan dua poin penting bagi semua pihak dalam menyikapi perkara hukum ini:

  • Penegakan Hukum Profesional: Menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat hukum agar bekerja transparan dan transparan.

  • Masyarakat Jangan Terhasut: Imbauan agar publik tidak mudah terpancing oleh framing media atau klaim-klaim politik yang belum teruji kebenarannya.

Baca Juga :  Polda Kalsel Sidik 13 Korporasi Karhutla: Terlibat Modal Asing, Tersebar di 4 Kabupaten

Latar Belakang: Pernyataan Hotman Paris Sebut Kliennya “Kebanggaan Prabowo”

Pernyataan dari Partai Gerindra ini merupakan respons atas pernyataan Hotman Paris saat mengumumkan dirinya resmi mendampingi Febrie Adriansyah pada Jumat (17/7/2026).

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Hotman menyampaikan bahwa kliennya tidak ditahan seusai menjalani pemeriksaan. Namun, pengacara kondang tersebut sempat melontarkan klaim yang memicu kontroversi.

Hotman menyebut Febrie sebagai figur “kebanggaan Prabowo” dan menilai proses hukum terhadap kliennya merupakan bentuk kriminalisasi tanpa ada persetujuan atau “pamit” terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itulah yang kemudian diluruskan oleh Gerindra, menegaskan kembali komitmen Presiden Prabowo untuk tidak mengintervensi atau terlibat dalam perkara hukum individu mana pun. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia
KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:39 WIB

Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:33 WIB

KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI

Berita Terbaru