Kapolri Ungkap Penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Sudah Sesuai Prosedur

- Jurnalis

Minggu, 21 Juni 2026 - 22:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokter Tifa dan Roy Suryo [Hiskia/Suarajogja]

Dokter Tifa dan Roy Suryo [Hiskia/Suarajogja]

1TULAH.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penahanan Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma dalam kasus dugaan fitnah serta pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI merupakan bagian dari prosedur yang harus dijalankan penyidik.

Penahanan tersebut dilakukan sebelum berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan dalam proses tahap dua.

Saat berziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Sabtu (20/6), Sigit menjelaskan bahwa penyidik wajib menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan pemeriksaan sebelum pelimpahan perkara dilakukan.

Baca Juga :  Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Kapolri, salah satu prosedur yang harus dijalankan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap para tersangka.

Selain itu, dilakukan pula verifikasi administrasi untuk memastikan kondisi tersangka serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyerahan perkara kepada kejaksaan.

Ia menegaskan seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang wajib dilaksanakan penyidik.

Sigit menambahkan bahwa tidak ada prosedur yang dilangkahi dalam penanganan perkara tersebut.

Baca Juga :  Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Penyidik memiliki kewajiban memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan sebelum berkas dan tersangka diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk memasuki tahapan penuntutan.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan sebelum nantinya disidangkan di pengadilan.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel
Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:33 WIB

KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Berita Terbaru