Soroti Ketimpangan Desa Terpencil, DPRD Kalteng Desak Pemerataan Infrastruktur Dasar

1TULAH.COM-Ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah desa terpencil di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menjadi sorotan tajam. Kondisi wilayah yang terisolasi dinilai berdampak langsung terhadap tersendatnya akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, hingga mandeknya aktivitas ekonomi yang berujung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat setempat.

Merespons persoalan klasik yang tak kunjung usai ini, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Asdy Narang, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

“Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan memadai,” ujar Asdy Narang dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

Dampak Nyata Keterbatasan Infrastruktur di Desa Terpencil

Menurut Asdy, fakta bahwa masih banyak desa di Kalteng yang sulit dijangkau menunjukkan bahwa jargon pembangunan selama ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Keterbatasan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, serta sarana penunjang lainnya membuat mobilitas masyarakat menjadi lumpuh.

Ia menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa atau sekadar dinamika wilayah. Dampak dari minimnya akses ini sangat multidimensional, di antaranya:

• Pelayanan Dasar yang Minim: Fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan tidak dapat beroperasi secara optimal karena tenaga pengajar maupun tenaga medis kesulitan menjangkau lokasi.

• Aktivitas Ekonomi Mandek: Masyarakat desa kesulitan mengembangkan potensi lokal karena rantai distribusi barang dan jasa terhambat biaya logistik yang mahal akibat jalan rusak atau tidak memadai.

Pemerintah Harus Responsif Terhadap Aspirasi Warga

Melihat urgensi tersebut, Asdy meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih peka dan responsif dalam menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui forum resmi maupun hasil kunjungan lapangan (reses). Menurutnya, masukan langsung dari warga lokal adalah kompas terbaik dalam menentukan program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi desa-desa yang terisolasi dari infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya harus menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” tegas politisi Kalteng tersebut.

Infrastruktur Sebagai Fondasi Kualitas Hidup

Lebih lanjut, Asdy menambahkan bahwa esensi dari pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik semata. Jalan dan jembatan yang dibangun adalah urat nadi perekonomian dan fondasi utama dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Komitmen DPRD Kalteng: Dorong Percepatan di Wilayah Tertinggal

DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah tidak menunda-nunda lagi program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kawasan pelosok. Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal harus menjadi prioritas dalam rujukan anggaran ke depan.

Dengan terbukanya aksesibilitas di desa-desa terpencil, diharapkan kesenjangan antarwilayah di Kalimantan Tengah dapat ditekan seminimal mungkin. Pada akhirnya, masyarakat di ujung desa pun dapat menikmati peluang ekonomi dan standar pelayanan dasar yang setara dengan masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. (Ingkit)