Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang

1TULAH.COM-Kebijakan pemerintah untuk memangkas target produksi batubara nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 mulai memicu dampak serius di lapangan. Pengurangan kuota yang cukup signifikan ini dilaporkan telah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri pertambangan tanah air.

Menanggapi situasi yang kian memanas tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, akhirnya buka suara. Menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam dan tengah melakukan langkah-langkah mitigasi melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

“Itu kan juga sudah dikumpulkan oleh Dirjen Minerba untuk yang terkait dengan RKAB dan juga sudah dilakukan coaching. Jadi ya coaching, ya nanti secara detailnya bisa sama Dirjen Minerba,” ujar Yuliot saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Alasan Pemerintah Pangkas Target Batubara Nasional

Langkah penurunan target produksi ini terbilang sangat drastis jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan angka produksi batubara yang ditetapkan pemerintah:

• Realisasi Produksi 2025: 790 juta ton

• Target Produksi 2026: 600 juta ton (Turun 190 juta ton)

Pemerintah berdalih bahwa intervensi memangkas kuota produksi ini sengaja diambil demi mengendalikan stabilitas harga batubara di pasar internasional.

Selama ini, pemerintah menyayangkan kondisi di mana produksi dalam negeri terus melimpah, namun tidak dibarengi dengan harga jual yang layak akibat kelebihan pasokan (oversupply). Oleh karena itu, pengendalian antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) dinilai menjadi strategi mutlak yang harus diambil saat ini.

Dampak Nyata di Lapangan: Perusahaan Mulai Lakukan PHK

Meski bertujuan menjaga stabilitas ekonomi makro di sektor energi, kebijakan ini memukul sisi hulu industri. Pengurangan kuota produksi otomatis membuat perusahaan tambang harus merestrukturisasi operasional mereka, termasuk efisiensi jumlah tenaga kerja.

Ketua Dewan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, membenarkan bahwa sejumlah perusahaan tambang saat ini sudah mulai mengambil langkah PHK terhadap para pekerjanya.

Meskipun demikian, Perhapi mengaku masih belum bisa merilis data riil mengenai jumlah pekerja yang terdampak. “Perhapi hingga saat ini masih terus melakukan pendataan mendalam di lapangan guna memastikan angka pastinya,” ungkap Rizal.

Perhapi Desak Penelitian Langsung ke Sektor Terdampak

Mengingat efek domino yang ditimbulkan cukup besar, Rizal menilai pemerintah dan asosiasi perlu segera turun ke lapangan. Penelitian langsung ke perusahaan-perusahaan tambang yang terdampak persoalan kuota RKAB ini bersifat mendesak.

Langkah investigasi dan pendataan langsung ini sangat diperlukan untuk:

1. Menetapkan skala dampak sosial yang dirasakan oleh para pekerja dan komunitas lingkar tambang.

2. Mengukur kerugian ekonomi regional akibat penurunan aktivitas penambangan nasional.

Dengan adanya langkah coaching dari Ditjen Minerba dan pendataan dari asosiasi seperti Perhapi, pelaku industri berharap ada solusi adaptif agar stabilitas harga batubara global dapat tercapai tanpa harus mengorbankan nasib ratusan ribu pekerja tambang di daerah. (Sumber:Suara.com)