Menteri HAM: Kritik Dijamin Konstitusi, Negara Wajib Lindungi Pengkritik dari Teror

1TULAH.COM-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan respons tegas terkait serangkaian dugaan teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer tanah air.

Pigai meminta aparat kepolisian untuk bergerak cepat mengusut tuntas motif dan pelaku di balik tindakan intimidasi tersebut.

Kasus ini mencuat setelah para korban aktif menyuarakan kritik terhadap penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Pigai menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat adalah amanat konstitusi yang harus dijaga.

Respons Tegas Menteri HAM: Usut Hingga ke Akar

Dalam keterangannya pada Minggu (4/1/2026), Natalius Pigai menekankan bahwa setiap laporan dugaan teror tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Proses hukum yang transparan sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” ujar Pigai.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sangat menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap didasarkan pada data dan tidak langsung menuding pihak tertentu, termasuk negara, tanpa bukti hukum yang kuat.

Surplus Demokrasi dan Perlindungan Hukum

Pigai menggambarkan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini sebagai “surplus demokrasi”. Menurutnya, hak berpendapat kini dapat dinikmati secara luas tanpa adanya batasan yang mengekang.

• Kebebasan Konstitusional: Negara menjamin hak setiap orang untuk mengkritik kebijakan.

• Prinsip Praduga Tak Bersalah: Negara tidak bisa serta-merta dituduh sebagai pelaku teror tanpa adanya bukti formal.

• Kewajiban Negara: Sebagai Menteri HAM, Pigai menegaskan tugasnya adalah memastikan perlindungan kebebasan berbicara sekaligus penegakan hukum yang adil.

“Negara berkewajiban melindungi kebebasan berpendapat sekaligus menjamin penegakan hukum yang adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Daftar Aksi Teror yang Meresahkan Masyarakat Sipil

Permintaan Menteri HAM ini dilatarbelakangi oleh rentetan peristiwa intimidasi yang menimpa tokoh-tokoh yang vokal di media sosial maupun aksi lapangan. Berikut adalah beberapa kasus menonjol yang menjadi sorotan publik: