DPRD Kalteng Bahas Jawaban Gubernur Terkait 3 Raperda Strategis di Paripurna ke-10

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat regulasi daerah. Melalui Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang digelar pada Jumat (19/12/2025), fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi.

Menindaklanjuti Jawaban Gubernur

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyampaikan bahwa agenda paripurna kali ini sangat krusial. Rapat ini bertujuan untuk mendengarkan dan menindaklanjuti jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan.

“Rapat paripurna ini menjadi agenda penting DPRD untuk menindaklanjuti jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi pendukung terhadap raperda yang diajukan,” ujar Arton S. Dohong saat memimpin rapat di Gedung DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya.

Fokus pada 3 Raperda Utama

Agenda rapat tersebut secara spesifik membahas tiga Raperda yang dinilai memiliki dampak jangka panjang bagi kemajuan Bumi Tambun Bungai, yakni:

1. Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan.

2. Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.

3. Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurut Arton, ketiga regulasi ini adalah bagian dari upaya kolektif antara legislatif dan eksekutif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

“Ketiga raperda ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Dampak Strategis bagi Investasi dan Administrasi

Pembahasan ketiga Raperda ini tidak hanya sekadar pemenuhan aspek legalitas, tetapi memiliki nilai strategis yang menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat.

• Sektor Informasi: Melalui Raperda Perpustakaan dan Kearsipan, Pemprov Kalteng berupaya meningkatkan layanan informasi publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih tertib.

• Sektor Ekonomi: Raperda Penanaman Modal diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif di Kalimantan Tengah melalui kemudahan perizinan satu pintu. (Ingkit)