Home / Berita / DPRD KALTENG / Parlemen

Akses Transportasi Sulit, Ekonomi & Kesehatan DAS Barito Terhambat: Sorotan Legislator Kalteng!

Admin1 - Jurnalis

Senin, 17 November 2025 - 16:48 WIB

URL berhasil dicopy

Habib Sayyid Abdurrahman Assegaf, anggota DPRD Kalteng Dapil 4 Barito. Foto.Delia/1tulah.com

1TULAH.COM-Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan adalah kunci utama dalam memajukan suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang termasuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) IV, isu ketimpangan pembangunan masih menjadi sorotan tajam.

Anggota DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman, secara tegas menyoroti kondisi ini, menjadikannya pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten.

🏗️ Fokus Sorotan: Infrastruktur DAS Barito

Anggota Komisi Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman, mengungkapkan bahwa persoalan pemerataan pembangunan menjadi keluhan utama yang dihimpunnya dari masyarakat selama kunjungan kerja ke berbagai daerah, terutama di Kabupaten Barito Utara (Batara).

“Saat mengunjungi Kabupaten Barito Utara (Batara) beberapa waktu lalu, kami menghimpun keluhan masyarakat, dan yang paling dominan adalah tentang kesetaraan atau pemerataan pembangunan,” ucap Legislator dari Fraksi PKB tersebut.

Detil Ketimpangan Pembangunan

Yang dimaksud dengan pemerataan pembangunan, jelas Habib Sayid Abdurrahman, merujuk pada kebutuhan mendesak akan perbaikan dan pembangunan jalur transportasi. Infrastruktur krusial ini mencakup:

Jalan: Perbaikan dan pembangunan jalan yang layak.
Jembatan: Akses jembatan sebagai urat nadi aktivitas warga.

Masyarakat di kawasan DAS Barito merasa adanya ketimpangan pembangunan yang signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalteng.

📉 Dampak Ganda Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan dan kondisi infrastruktur yang buruk tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino yang merugikan sektor-sektor penting lainnya.

Sektor	Dampak Keterbatasan Infrastruktur
Ekonomi	Mempengaruhi stabilitas harga barang, seperti sembako, karena akses transportasi yang sulit dan mahal.
Pendidikan	Akses jalan yang sulit menuju sekolah menghambat proses belajar mengajar dan partisipasi pendidikan.
Kesehatan	Menghambat masyarakat yang membutuhkan penanganan medis cepat karena kesulitan akses, berpotensi membahayakan nyawa.

Habib Sayid Abdurrahman menekankan bahwa akses yang dikeluhkan ini berdampak langsung pada biaya hidup dan kualitas layanan publik di wilayah tersebut.

📢 Desakan dan Komitmen DPRD Kalteng

Menyikapi temuan dan aspirasi masyarakat ini, Habib Sayid Abdurrahman menyampaikan harapan yang kuat kepada pemangku kebijakan.

Beliau berharap, pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten (seperti Barito Utara) maupun provinsi Kalteng, dapat menaruh perhatian serius terhadap kawasan DAS Barito. Tujuan utamanya adalah memastikan pembangunan di wilayah tersebut berjalan lebih merata dan berkeadilan.

Mengawal Aspirasi

Sebagai perwakilan rakyat, Habib Sayid Abdurrahman menegaskan komitmen legislatif.

“Kami di DPRD Kalteng, akan terus berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat DAS Barito dan memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan di wilayah ini,” pungkasnya.

DPRD Kalteng berjanji akan terus mengawal isu ini dan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan pembangunan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat DAS Barito.

Pemerataan Pembangunan sebagai Prioritas

Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah DAS Barito, Kalteng, yang disoroti oleh Habib Sayid Abdurrahman, adalah cerminan dari tantangan pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, seperti jalan dan jembatan, bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga investasi vital yang dapat meningkatkan minat investor, menstabilkan harga komoditas, serta menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi seluruh warga Kalteng.

Pemerintah daerah didorong untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan. (Ingkit)