Dana Pemda Nganggur di Bank Capai Rp254 Triliun, Menkeu Purbaya: Mereka Kelebihan Uang!

1TULAH.COM-Kinerja belanja pemerintah daerah (Pemda) kembali menjadi sorotan tajam dari pusat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya Pemda dalam menyerap dan membelanjakan anggaran, padahal di sisi lain, mereka selalu lantang memprotes pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam acara Forum ‘1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ pada Kamis (16/10/2025), Purbaya membeberkan data yang mencengangkan mengenai tumpukan dana Pemda di bank-bank daerah.

“Kan saya salurkan uang pemerintah pusat, tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, ‘wah kenapa dipotong?’ Mereka enggak kekurangan uang, bahkan kelebihan,” ujar Purbaya.

Angka Fantastis: Rp254 Triliun ‘Menganggur’ Per Agustus 2025

Data yang dirilis Menkeu menunjukkan lonjakan drastis jumlah dana Pemda yang ‘menganggur’ di bank.

Per Agustus 2025, total dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan daerah tercatat sebesar Rp254 triliun. Angka ini melonjak tajam, mengindikasikan semakin lambatnya Pemda merealisasikan program pembangunan.

Purbaya juga membandingkan kondisi tahun-tahun sebelumnya, di mana:

• Desember 2023: Dana yang belum terserap mencapai Rp103,9 triliun.
• Desember 2024: Masih tersisa Rp92 triliun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Pemda berulang kali berjanji akan menyerap anggaran sepenuhnya, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Purbaya juga mencatat bahwa dana Pemda yang menganggur di bank telah melonjak dari Rp204 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp285,6 triliun per Agustus 2025 (termasuk dana kas dan dana lain-lain).

Investigasi Dana Nganggur: Kekhawatiran Ketidakjujuran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menelusuri secara mendalam kejelasan dari dana-dana yang mengendap ini. Ia bahkan menyuarakan kecurigaannya terhadap ketidakjujuran dari jajarannya sendiri yang mungkin tidak mengetahui detail sumber dana tersebut.

“Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi, jangan sampai uang nganggur juga punya saya (milik pemerintah pusat) di perbankan,” tegasnya.

Dana yang terakumulasi besar dan tidak segera dibelanjakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perencanaan, tata kelola, dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah.

Komitmen Menkeu: Belanja Tepat Waktu Demi Pertumbuhan Ekonomi

Menkeu Purbaya menekankan bahwa tujuannya menyuarakan kritik ini bukanlah untuk semata-mata memotong anggaran daerah, melainkan untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar dibelanjakan secara optimal. Belanja daerah yang cepat dan tepat adalah kunci vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jadi, kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan motong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh,” pungkas Purbaya.

Polemik dana Pemda yang menganggur ini menjadi PR besar bagi pemerintahan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Tuntutan Menkeu jelas: uang yang telah dialokasikan harus segera “dibersihkan” dari bank daerah dan direalisasikan menjadi program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. (Sumber:Suara.com)