DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah

- Jurnalis

Sabtu, 20 September 2025 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengambil kembali anggaran MBG bila tidak dikelola dengan baik. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara Jakarta, Jumat (19/9/2025). [Suara.com/Bagaskara]

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengambil kembali anggaran MBG bila tidak dikelola dengan baik. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara Jakarta, Jumat (19/9/2025). [Suara.com/Bagaskara]

1TULAH.COM – Wacana keringanan pajak atau amnesti pajak yang diajukan lagi oleh DPR mendapatkan tanggapan negatif dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia dengan jelas menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah solusi yang baik jika diterapkan secara terus-menerus. Menurutnya, program semacam itu justru berpotensi mengganggu kepatuhan para wajib pajak.

“Kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Mereka akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” ujar Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat malam (19/9/2025).

Baca Juga :  Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Pernyataan Purbaya ini muncul saat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk tetap mengikutsertakan RUU Pengampunan Pajak dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025. RUU ini bahkan didukung oleh usulan resmi dari Komisi XI.

Walaupun akan menelaah usulan itu, Purbaya masih berpegang pada prinsipnya sebagai seorang ekonom. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada pengelolaan pajak yang baik dan penegakan hukum yang konsisten.

Baca Juga :  Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?

“Yang pas adalah jalankan program-program pajak yang betul, collect yang betul, kalau nggak ada yang salah dihukum, tapi kita jangan meres gitu,” katanya.

Purbaya pun menekankan bahwa dana pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk terus-menerus memberikan ‘keistimewaan’ kepada pembayar pajak yang tidak taat.

“Kalau udah punya duit, ya dibelanjain,” pungkasnya, menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.

 

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Berita Terbaru