Anggota DPRD Kalteng Soroti Realisasi PNBP Minerba: Jangan Hanya Bergantung pada Dana Pusat!

1TULAH.COM-Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti, menanggapi positif pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Mineral dan Batubara (Minerba).

Meskipun angka PNBP yang tinggi menunjukkan potensi besar, Kamayanti menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Kalteng tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurut data dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, PNBP Minerba di Kalteng hingga triwulan II tahun ini telah mencapai angka fantastis, yakni Rp5,008 triliun. Dari jumlah tersebut, Kalteng menerima DBH sebesar Rp801,84 miliar.

Potensi Besar yang Harus Dikelola dengan Bijak

Kamayanti, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas, mengapresiasi capaian PNBP ini sebagai bukti kekayaan alam Kalteng yang melimpah. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

“Capaian PNBP ini patut diapresiasi, karena membuktikan Kalteng memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi, yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana agar potensi ini juga memberi dampak nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamayanti, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, ketergantungan pada DBH dari pusat dapat menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan upaya mandiri. Oleh karena itu, Kamayanti mendesak agar pemerintah provinsi lebih fokus pada strategi peningkatan PAD.

Memperkuat Regulasi dan Pengawasan untuk PAD

Untuk mengoptimalkan PAD, Kamayanti mengusulkan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan memperkuat regulasi daerah terkait sektor pertambangan. Selain itu, perbaikan tata kelola perizinan dan pengawasan ketat terhadap operasional perusahaan tambang menjadi kunci.

“Kita ingin agar hasil kekayaan alam tidak hanya tercatat dalam PNBP, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi pembangunan Kalteng. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sektor Minerba sangat penting,” tegasnya.

Dengan memastikan perusahaan beroperasi sesuai aturan, kontribusi sektor pertambangan tidak hanya akan besar di tingkat nasional, tetapi juga signifikan bagi kas daerah. Kamayanti berharap, pendapatan dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalteng.

Selain fokus pada sektor pertambangan, Kamayanti juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mencari inovasi dalam menggali sumber PAD lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap DBH dan menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (Ingkit)