KPK OTT Pejabat dan Anggota DPRD OKU, 8 Orang Diamankan!

- Jurnalis

Sabtu, 15 Maret 2025 - 20:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK melakukan operasi tangkap tangan di OKU [istock]

KPK melakukan operasi tangkap tangan di OKU [istock]

1TULAH.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Sabtu (15/3/2025).

Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan, termasuk seorang pejabat Pemkab OKU, beberapa kontraktor, dan anggota DPRD OKU.

“Ya benar, KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Mereka yang ditangkap langsung dibawa ke Palembang sebelum diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam OTT tersebut, namun jumlah pastinya masih dalam pendataan.

Baca Juga :  DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M

Pejabat dan Anggota DPRD OKU Diduga Terlibat

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa inisial nama yang ikut terjaring dalam OTT ini, di antaranya tiga anggota DPRD OKU dengan inisial FY, FA, dan UH, serta seorang pejabat Pemkab OKU berinisial NR. Namun, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterlibatan mereka.

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni, membenarkan adanya operasi KPK di wilayahnya, namun ia mengaku tidak mengetahui detail terkait siapa saja yang diamankan maupun barang bukti yang disita.

Baca Juga :  Pimpin Rakor Karhutla, Bupati Bartim Minta Seluruh Unsur Perkuat Respon Cepat dan Deteksi Dini

“Kami hanya diminta untuk membantu menyiapkan tempat pemeriksaan terkait OTT KPK. Mengenai siapa saja yang diamankan dan jumlah pastinya, kami belum tahu,” ujar Imam Zamroni.

OTT KPK di Sumsel: Bukan Kali Pertama

OTT KPK di Sumsel bukan kali pertama terjadi. Beberapa kasus menonjol sebelumnya antara lain:

  • Bupati Muara Enim (2019)
  • Kasus Suap Proyek Infrastruktur (2021)

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Sumsel, dan KPK terus berupaya memberantasnya. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang
Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid
Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS
Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR
Tak Perlu Mahal, Rahasia Gaya Hidup Hijau Luna Maya Cuma Modal Kebiasaan Kecil
Tembus Rp115,25 Triliun! Haji Isam Borong 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN)
DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M
KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 17:54 WIB

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang

Jumat, 18 September 2026 - 16:54 WIB

Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid

Jumat, 18 September 2026 - 13:52 WIB

Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS

Jumat, 18 September 2026 - 08:17 WIB

Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR

Jumat, 18 September 2026 - 07:59 WIB

Tembus Rp115,25 Triliun! Haji Isam Borong 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN)

Kamis, 17 September 2026 - 13:31 WIB

DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M

Kamis, 17 September 2026 - 12:07 WIB

KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

Kamis, 17 September 2026 - 05:22 WIB

Ratusan Ribu Hektare Aset Tanah TNI Belum Bersertifikat, 44 Ribu Hektare Berpotensi Pemicu Konflik Agraria

Berita Terbaru