Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Terancam Penjara Seumur Hidup Jika Terbukti Bersalah

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 09:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Instagram)

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Instagram)

1TULAH.COM-Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatakan pada hari Rabu bahwa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah diserahkan ke tahanannya, untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berasal dari tindakan keras anti-narkoba yang mematikan selama masa jabatannya.

Pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sebagai tindakan pencegahan, bantuan medis” disediakan di bandara untuk Duterte, sesuai dengan prosedur standar saat tersangka tiba.

Kelompok hak asasi manusia dan keluarga korban memuji penangkapan Duterte pada hari Selasa di Manila berdasarkan surat perintah ICC, yang diumumkan oleh Presiden Filipina saat ini Ferdinand Marcos.

Baca Juga :  Transformasi Digital Media: RMAB dan MNCN Jamin Independensi Redaksi dalam Integrasi

Jika kasusnya diadili dan dia dinyatakan bersalah, Duterte yang berusia 79 tahun itu dapat menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup.

ICC membuka penyelidikan pada tahun 2021 atas pembunuhan massal yang terkait dengan apa yang disebut perang melawan narkoba yang diawasi oleh Duterte saat dia menjabat sebagai wali kota kota Davao di Filipina selatan dan kemudian sebagai presiden.

Perkiraan jumlah korban tewas selama masa jabatan presiden Duterte bervariasi, dari lebih dari 6.000 yang dilaporkan polisi nasional dan hingga 30.000 yang diklaim oleh kelompok hak asasi manusia.

Baca Juga :  Kualitas Udara Memburuk: 40 Wilayah di Semenanjung Malaysia Terdampak Kabut Asap Indonesia

Hakim ICC yang memeriksa bukti penuntutan yang mendukung permintaan mereka untuk penangkapannya menemukan “alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Tn. Duterte secara individu bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan” sebagai “pelaku tidak langsung karena diduga mengawasi pembunuhan tersebut ketika ia menjabat sebagai wali kota Davao dan kemudian presiden Filipina,” menurut surat perintah penangkapannya. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang
Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid
Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS
Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR
Tak Perlu Mahal, Rahasia Gaya Hidup Hijau Luna Maya Cuma Modal Kebiasaan Kecil
Tembus Rp115,25 Triliun! Haji Isam Borong 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN)
DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M
KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 17:54 WIB

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang

Jumat, 18 September 2026 - 16:54 WIB

Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid

Jumat, 18 September 2026 - 13:52 WIB

Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS

Jumat, 18 September 2026 - 08:17 WIB

Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR

Jumat, 18 September 2026 - 07:59 WIB

Tembus Rp115,25 Triliun! Haji Isam Borong 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN)

Kamis, 17 September 2026 - 13:31 WIB

DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M

Kamis, 17 September 2026 - 12:07 WIB

KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

Kamis, 17 September 2026 - 05:22 WIB

Ratusan Ribu Hektare Aset Tanah TNI Belum Bersertifikat, 44 Ribu Hektare Berpotensi Pemicu Konflik Agraria

Berita Terbaru