OCCRP Beberkan Metode di Balik Nominasi Jokowi sebagai Tokoh Terkorup bersama 4 Tokoh Dunia Lainnya

- Jurnalis

Kamis, 2 Januari 2025 - 09:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. [Tangkapan layar]

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. [Tangkapan layar]

1TULAH.COM-Media sosial belakangan dihebohkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang masuk nominasi tokoh dunia terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Selain Jokowi, ada 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta Pengusaha India Gautam Adani.

Sementara tokoh paling korup dinobatkan pada mantan penguasa Rezim Suriah Bashar Al-Assad.

Soal masuknya Jokowi ke nominasi OCCRP, para pendukungnya menyebut penetapan tersebut dilakukan secara voting dan manipulatif. Hal ini salah satunya diungkap oleh Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel.

Organisasi Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini membantah tudingan bahwa penentuan nominasi tokoh korup dilakukan melalui voting. Dalam sebuah pernyataan melalui akun X mereka, OCCRP menegaskan bahwa proses seleksi nominasi melibatkan proses yang lebih kompleks dan mendalam.

Baca Juga :  Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Digital

“Nominasi bukan ditentukan lewat voting. Juri kami meninjau (riset) semua nominasi, tetapi keputusan akhir ada di tangan para juri. Ini bukan kontes popularitas,” tulis OCCRP.

Fokus pada Dampak Global Korupsi

OCCRP menjelaskan bahwa dalam menentukan nominasi, mereka tidak hanya melihat pada tindakan korupsi individu, namun juga mempertimbangkan dampak global dari tindakan tersebut.

“Tahun ini, para juri memilih Bashar al-Assad, dengan alasan kekacauan dan kehancuran lintas perbatasan selama beberapa generasi yang disebabkan oleh rezimnya di Timur Tengah,” imbuh OCCRP.

Hal ini menunjukkan bahwa OCCRP memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menilai setiap nominasi, dengan fokus pada dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan negara.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten

Proses Seleksi yang Rigor

OCCRP juga menegaskan bahwa proses seleksi nominasi dilakukan secara ketat dan melibatkan para ahli di bidangnya.

“Kami menyelidiki korupsi, kejahatan, dan dampaknya terhadap kehidupan dan demokrasi,” tulis akun OCCRP.

Organisasi ini memiliki pengalaman luas dalam melakukan investigasi mendalam terhadap kasus-kasus korupsi di seluruh dunia. Jurnalis OCCRP bekerja sama dengan berbagai sumber untuk mengungkap jaringan korupsi yang kompleks dan melacak aliran uang secara global.

Klarifikasi dari OCCRP ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses seleksi nominasi tokoh korup. Dengan menekankan pada proses yang transparan dan berbasis bukti, OCCRP berusaha untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas dalam penilaian mereka. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax
Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen
Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo
Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia
Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?
Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal
Pemkab Mura Harapkan KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah
Rencana Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi: Peluang, Risiko, dan Tantangan Realisasinya
Tag :

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:39 WIB

Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:54 WIB

Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:03 WIB

Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:30 WIB

Pemkab Mura Harapkan KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:45 WIB

Rencana Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi: Peluang, Risiko, dan Tantangan Realisasinya

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 05:44 WIB

Atasi Kabut Asap Karhutla hingga Singapura, Pemerintah Indonesia Dampingi Aksi Lapangan dengan Diplomasi

Berita Terbaru