Komisi III DPR RI Minta PPATK Ungkap Oknum Eksekutif-Yudikatif yang Terlibat Judi Online

- Jurnalis

Rabu, 26 Juni 2024 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut ada sebanyak 164 wartawan terlibat judi online.
Foto: Net

Ilustrasi - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut ada sebanyak 164 wartawan terlibat judi online. Foto: Net

 

1TULAH.COM – Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap jumlah oknum di lembaga eksekutif dan yudikatif yang terlibat dalam perjudian online, selain dari legislatif.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa tidak adil jika hanya mengungkapkan angka dari legislatif saja.

Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut ada lebih dari 1.000 oknum legislatif dan sekretariatnya yang bermain judi online.

Baca Juga :  Polisi Ungkap Motif Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City, Isu Copet Dipastikan Hoaks

Nasir Djamil menegaskan perlunya investigasi menyeluruh untuk semua cabang kekuasaan.

Dia juga mengemukakan bahwa fenomena judi online kemungkinan sudah merambah hingga ke eksekutif dan yudikatif.

Legislator lainnya, Johan Budi, menambahkan bahwa penindakan terkait judi online harus mencakup aparat penegak hukum untuk mencegah kekacauan dalam penegakan hukum.

Johan menyarankan PPATK untuk bertemu dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI guna menyampaikan data terkait oknum legislatif yang terlibat judi online.

Baca Juga :  Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Presiden Prabowo Hadiri Puncak Resepsi 100 Tahun Pesantren Gontor

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan tidak ada pegawai PPATK yang terlibat dalam judi online, dengan menyebut jumlah keseluruhan pegawai PPATK hanya sebanyak 500 orang.

Langkah ini menunjukkan upaya serius untuk mengungkap dan menindak perjudian online di berbagai lembaga pemerintahan, dengan harapan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Rencana Pembentukan Batalyon Baru TNI untuk Jaga Kekayaan Alam
Polisi Ungkap Motif Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City, Isu Copet Dipastikan Hoaks
Ribuan Warga Murung Raya Terima Bantuan Program Kartu Huma Betang Sejahtera
DPRD Kalteng Dorong Percepatan SPPG 3T demi Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis
Harga Cabai Melonjak Akibat Kemarau dan Masa Transisi Panen, Diperkirakan Pulih Oktober
KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi di Sektor Pertanahan ATR/BPN
KPK Respons Pernyataan Mahfud MD Terkait Nusron Wahid
Ramai Wacana Label Non-Halal pada Kemasan Rokok, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 17:48 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Rencana Pembentukan Batalyon Baru TNI untuk Jaga Kekayaan Alam

Minggu, 20 September 2026 - 17:33 WIB

Polisi Ungkap Motif Pria Tendang Wanita di Mal Senayan City, Isu Copet Dipastikan Hoaks

Minggu, 20 September 2026 - 16:51 WIB

Ribuan Warga Murung Raya Terima Bantuan Program Kartu Huma Betang Sejahtera

Minggu, 20 September 2026 - 05:25 WIB

DPRD Kalteng Dorong Percepatan SPPG 3T demi Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis

Sabtu, 19 September 2026 - 20:57 WIB

KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi di Sektor Pertanahan ATR/BPN

Sabtu, 19 September 2026 - 20:54 WIB

KPK Respons Pernyataan Mahfud MD Terkait Nusron Wahid

Sabtu, 19 September 2026 - 16:00 WIB

Ramai Wacana Label Non-Halal pada Kemasan Rokok, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?

Sabtu, 19 September 2026 - 13:27 WIB

Prabowo Ancam Cabut Izin 95 Perusahaan Diduga Dalang Karhutla: Saya Tidak Ragu-Ragu!

Berita Terbaru