Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditargetkan Naik Hingga 40 Persen, Pengamat: Masih Aman, tapi….

1TULAH.COM-Utang luar negeri masih menjadi andalan pemerintahan dalam membiayai pembangunan, termasuk pada pemerintahan baru priseiden terpilih Prabowo Sugianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, rasio utang ditargetkan naik menjadi 40 persen.

Dokumen awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menyebutkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada pada kisaran 39,77 persen-40,14 persen. Angka tersebut naik dari target utang pemerintah tahun ini yang sebesar 38,26 persen. Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini?

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto angkat suara terkait rasio utang pemerintahan baru kelak yang ditarget naik menjadi berkisar 40 persen.

Menurut Suminto, rasio utang tahun 2025 nantinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah level defisit APBN 2025. APBN tahun depan, katanya masih dalam tahap penyusunan.

“Pada sekitar 20 Mei nanti Pemerintah akan menyampaikan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Dilanjutkan pada 16 Agustus, Pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 kepada Presiden,” ungkap Suminto lewat pesan tertulisnya.

Ketika ditanya apakah target rasio utang terhadap PDB yang tercantum dalam RKP tahun depan menjadi 40 persen tersebut sudah cukup ideal atau tidak, Suminto memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut.

“Karena postur APBN 2025 belum terbentuk termasuk belum ditetapkan asumsi-asumsi dasar makro ekonominya, saya tidak berkomentar mengenai rasio utang tahun 2025,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam RKP 2025, pemerintah menaikkan target rasio utang terhadap PDB seiring dengan naiknya defisit APBN yang ditargetkan berada di kisaran 2,45 persen-2,8 persen terhadap PDB. Target defisit anggaran negara tersebut lebih tinggi daripada target defisit APBN tahun ini sebesar 2,29 persen.

Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Chandra Prananda mengatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang ditargetkan naik menjadi 40 persen tersebut masih terbilang aman, mengingat masih berada di bawah ketentuan perundang-undangan yakni maksimal sebesar 60 persen terhadap PDB.

“Ideal. Sebenarnya dari sisi UU, kan 60 persen maksimal. Jadi 40 persen is OK, tapi problemnya bukan hanya masalah total hutang, tapi bagaimana liquidity dari kas negara. Kalau uang kas negara kita habis untuk bayar itu ya berat juga, walaupun kita bisa me-manage, ya,” ungkap Chandra.

Lebih lanjut Chandra menjelaskan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan baru kelak adalah bagaimana mengelola utang tersebut dengan baik.

Menurutnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar utang pemerintah bisa dikelola dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan menggeser utang pemerintah menjadi utang bilateral.

“Utangnya dicoba menjadi utang bilateral. Pemerintah tinggal menambahnya, misalnya dengan Jepang atau China, negosiasi saja antar kepala negara. Indonesia dulu begitu sebelum berpindah utang kita ke capital market. Kalau dengan market tidak bisa, karena kalau sekali saja gagal, nanti rating kita jeblok. Kalau jeblok tidak ada yang mau membeli obligasi kita. Makanya harus betul-betul dijaga,” jelasnya.

Kebijakan BI yang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6,25 persen dianggap tidak cukup ideal bagi kalangan pengusaha di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan distorsi atau gangguan serta ketidakpastian.

Chandra lebih jauh meperingatkan pemerintah bahwa APBN harus benar-benar dijaga dari intervensi politik atau hasrat untuk memenuhi janji-janji kampanye yang berdampak jangka pendek. Jika hal tersebut terjadi, maka belanja pemerintah menjadi tidak terkontrol dan tidak fokus.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus benar-benar menentukan skala prioritas yang berdampak jangka menengah panjang dan berdampak langsung untuk rakyat.

“Harus mulai me-review belanja-belanja mana yang mungkin harus dioptimalkan hasilnya, jangan asal belanja. Tapi sekali lagi ini politik. Kadang-kadang janji politik tidak boleh ditunda,” jelasnya.

Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kemampuannya membayar utang, meskipun rasio utangnya masih ditargetkan di bawah 60 persen.

Sejauh yang ia amati, kemampuan pemerintah untuk membayar utang menunjukkan performa yang tidak cukup baik. Hal ini diperparah dengan rasio pajak yang menurun meskipun sudah mencapai level dua digit.

“Kalau ada yang bilang kita masih aman rasio utang dan sebagainya, sadar tidak dengan kemampuan bayarnya? Tax ratio kita masih 10 persen. Bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah 17 persen dan sebagainya, kita masih jauh sekali. Saya rasa patokannya tidak hanya itu kalau untuk mengukur apakah utang ini berbahaya atau tidak. Banyak sekali rasio yang harus dipertimbangkan untuk mengukur berbahaya atau tidaknya kondisi utang kita,” ungkap Nailul.

Ia menjelaskan, Prabowo-Gibran memiliki program-program unggulan dalam pemerintahannya, di antaranya adalah program makan siang gratis yang membutuhkan biaya sangat besar.

Berdasarkan perhitungannya, apabila program makan siang gratis tersebut direalisasikan 75 persen saja, maka defisit anggaran negara akan melebar lebih dari tiga persen.

Karena itu, Nailul berpendapat pemerintahan baru harus benar-benar selektif dalam mengelola anggaran negara agar utang bisa dikelola dengan lebih baik.

“Kita berharap sebenarnya ada kebijakan APBN yang lebih prudent, terutama mengenai utang, jangan sampai rasio defisit terhadap PDB lebih tinggi dari dua persen.

Kemudian, keseimbangan primer dijaga di angka positif. Kalau itu terjadi, kebijakan utang akan lebih prudent. Lalu pemerintah harus menyisir lagi (belanja pemerintah) atau buatlah program yang memang berdampak luas, bukan cuma untuk kepentingan segelintir orang saja,” pungkasnya. (Sumber:voaindonesia.com)