Karhutla Meluas, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

- Jurnalis

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim gabungan melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya mengendalikan titik panas dan mencegah meluasnya karhutla, September 2026.

Tim gabungan melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya mengendalikan titik panas dan mencegah meluasnya karhutla, September 2026.

1TULAH.COM – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional.

Menurutnya, kebakaran yang berlangsung selama tiga bulan terakhir belum berhasil ditangani secara maksimal dan masih menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Daniel menyebut kabut asap tebal telah mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari penerbangan, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian masyarakat.

Dia menilai kondisi tersebut sudah membahayakan kesehatan warga, terutama mereka yang tinggal di wilayah terdampak karhutla.

Baca Juga :  Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Digital

Dia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebakaran. Daniel juga menilai bantuan dari negara lain diperlukan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan.

Menurutnya, keterlibatan pihak luar bukan berarti Indonesia tidak mampu, melainkan bentuk kerja sama untuk menghadapi persoalan lintas wilayah.

Daniel turut meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional.

Dia juga mengusulkan agar kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, dievakuasi sementara ke lokasi yang lebih aman apabila kondisi asap semakin membahayakan.

Baca Juga :  Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Salah satu agenda pembahasan adalah evaluasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan rapat tersebut akan membahas berbagai langkah yang telah dilakukan, khususnya di daerah prioritas.

Pertemuan itu juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan BNPB, dengan sebagian peserta mengikuti rapat secara daring.

Penulis : Laili R

Berita Terkait

Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami
Dampak Karhutla Bagi Satwa Liar: Kemenhut Tangani 290 Satwa, Termasuk 96 Orangutan Kalimantan
Atasi Karhutla Taman Nasional Tanjung Puting, Presiden Prabowo Kirim 200 Pompa Air dan Anggaran Rp2 Miliar
Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi
Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla
Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax
Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen
Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:16 WIB

Karhutla Meluas, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:07 WIB

Atasi Karhutla Taman Nasional Tanjung Puting, Presiden Prabowo Kirim 200 Pompa Air dan Anggaran Rp2 Miliar

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:39 WIB

Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

Berita Terbaru