Soroti Kredibilitas Pemerintah, Eks Direktur BAIS TNI Desak Presiden Prabowo Segera Evaluasi Kabinet

- Jurnalis

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto. (Instagram/Prabowo)

Presiden Prabowo Subianto. (Instagram/Prabowo)

1TULAH.COM-Mantan Direktur Intelijen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen (Purn) Purnomo, menyampaikan keprihatinannya terkait dinamika politik dan kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak Kepala Negara untuk segera mengambil sikap tegas serta berpihak sepenuhnya kepada rakyat guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Purnomo menilai bahwa ketegasan Presiden sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak atau lingkaran di sekitar kekuasaan. Menurutnya, pembiaran terhadap manuver tersebut berpotensi merusak citra kepemimpinan Presiden.

Urgensi Reshuffle dan Evaluasi Lingkaran Istana

Dalam keterangannya, Purnomo menyoroti keberadaan jajaran pejabat atau anggota kabinet yang dinilai tidak lagi sejalan dengan visi utama pemerintah. Salah satu langkah konkret yang ia dorong adalah pembersihan atau perombakan (reshuffle) kabinet secara menyeluruh.

  • Menjaga Kredibilitas: Pembiaran terhadap ulah oknum di sekitar Istana dapat meruntuhkan kepercayaan publik pada kepemimpinan Presiden.

  • Langkah Reshuffle: Presiden diimbau tidak ragu melepas pihak-pihak yang tidak berkontribusi positif atau membawa beban political capital.

  • Fokus Kepentingan Publik: Kebijakan pemerintah harus dikembalikan pada prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat.

“Jadi jangan sampai karena ulah-ulah orangnya Prabowo yang notabene ini belum tentu punyanya Pak Bowo, ini menghancurkan kredibilitas presiden sendiri karena kurang ketegasan. Reshuffle dong, reshuffle orang-orang yang dianggap di luar punya Bowo lepas, sudah waktunya kok,” tegas Purnomo dalam forum diskusi media.

Peringatan Mengenai Momentum dan Beban Masa Lalu

Selain menyuarakan perombakan kabinet, eks petinggi intelijen TNI ini juga mengingatkan adanya ancaman dinamika politik yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah. Ia menyoroti pentingnya mengambil keputusan pro-rakyat sebelum memasuki momentum kritis di bulan Oktober.

Baca Juga :  KPK Ungkap Rektor Unsoed Beli Tiga Bidang Tanah dari Uang Gratifikasi

Purnomo menekankan agar Presiden Prabowo tidak menanggung beban persoalan yang bersumber dari masa lalu maupun dari lingkaran di sekitarnya yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik.

  • Pentingnya Keputusan Pro-Rakyat: Kebijakan yang berpihak pada rakyat menjadi jaring pengaman utama bagi keberlanjutan pemerintahan.

  • Pencegahan Kerawanan Politik: Mengantisipasi potensi kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperlemah posisi pemerintah.

  • Ketegasan Sikap: Presiden diharapkan segera menentukan arah kebijakan yang jelas tanpa terbebani pertimbangan politik luar kelompoknya.

“Presiden Prabowo jangan memikul beban yang tidak kuat dia pikul karena dia akan jatuh. Makanya Prabowo harus segera mengambil sikap. Sikap apa yang mau diambil? Pro rakyat, ya sudah segera,” pungkas Purnomo. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Muktamar ke-35 NU Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Intervensi
Prabowo di Muktamar ke-35 NU: Indonesia Segera Bangkit Jadi Negara Kuat dan Mandiri
DPRD Kalteng Desak Dana BTT Karhutla Rp70 Miliar Segera Siap dan Bebas Prosedur Berbelit
Jaga Kelembapan Gambut dan Habitat Orangutan, Mitigasi Karhutla di Kalbar Libatkan Warga Tapak
Kalteng Terancam Kesulitan Dana Pembangunan, DPRD Minta Pusat Segera Lunasi Transfer Rp1 Triliun Sebelum 2027
Gedung DPR Diserbu Massa 27 Agustus: Simak Tuntutan RUU Perampasan Aset Hingga Evaluasi MBG
Kemendikdasmen: TKA SMA 2026 Tidak Wajib, Tapi Berdampak ke Rapor Sekolah
Presiden Prabowo Minta Perda Karhutla Dicabut, Organisasi Sabang Merah Borneo Minta Solusi Konkret
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:36 WIB

Soroti Kredibilitas Pemerintah, Eks Direktur BAIS TNI Desak Presiden Prabowo Segera Evaluasi Kabinet

Jumat, 28 Agustus 2026 - 09:44 WIB

Muktamar ke-35 NU Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Intervensi

Kamis, 27 Agustus 2026 - 20:16 WIB

Prabowo di Muktamar ke-35 NU: Indonesia Segera Bangkit Jadi Negara Kuat dan Mandiri

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:22 WIB

DPRD Kalteng Desak Dana BTT Karhutla Rp70 Miliar Segera Siap dan Bebas Prosedur Berbelit

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:34 WIB

Jaga Kelembapan Gambut dan Habitat Orangutan, Mitigasi Karhutla di Kalbar Libatkan Warga Tapak

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:22 WIB

Kalteng Terancam Kesulitan Dana Pembangunan, DPRD Minta Pusat Segera Lunasi Transfer Rp1 Triliun Sebelum 2027

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:43 WIB

Gedung DPR Diserbu Massa 27 Agustus: Simak Tuntutan RUU Perampasan Aset Hingga Evaluasi MBG

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:57 WIB

Kemendikdasmen: TKA SMA 2026 Tidak Wajib, Tapi Berdampak ke Rapor Sekolah

Berita Terbaru