KPK Gelar OTT Besar-besaran di 3 Kota, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Turut Diamankan

1TULAH.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak lewat aksi senyap berulang. Lembaga antirasuah tersebut menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) berskala besar yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yakni Bupati Anom Widiyantoro.

Tidak tanggung-tanggung, dalam penindakan serentak tersebut, tim KPK mengamankan total 21 orang di tiga lokasi berbeda: Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.

Tim Bergerak Serentak di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan dilakukan secara simultan oleh tim penindakan di lapangan pada Rabu (29/7/2026). Rinciannya, sebanyak 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo.

“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta.

Budi juga membenarkan bahwa Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi salah satu pihak yang turut dijaring dalam operasi penindakan tersebut.

Para Pihak Diperiksa Intensif di Gedung Merah Putih

Pasca-penangkapan, KPK langsung bergerak cepat melakukan pemeriksaan maraton. Dari 21 orang yang ditangkap, sebanyak 12 orang dijadwalkan memboyong proses pemeriksaan lanjutan di Markas Besar KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta.

Sebanyak lima orang yang ditangkap di wilayah Jakarta telah lebih dahulu tiba dan menjalani pemeriksaan. Sementara itu, pihak-pihak yang ditangkap di daerah secara bertahap diboyong menuju ibu kota.

“Enam orang dari Pemalang dan seorang dari Purworejo dijadwalkan tiba pada Rabu siang hingga sore untuk menjalani pemeriksaan,” jelas Budi.

Rekor Penindakan: OTT Ke-18 KPK Sepanjang Tahun 2026

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut membenarkan penindakan yang menjerat jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang tersebut. Operasi ini sekaligus mencatatkan rekor tersendiri dalam rekam jejak penindakan KPK tahun ini, yakni sebagai OTT ke-18 yang dilancarkan sepanjang tahun 2026.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu $1 \times 24$ jam pasca-penangkapan untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring. Publik kini menunggu pengumuman resmi terkait penetapan tersangka dan konstruksi perkara penuh yang melatarbelakangi OTT tersebut. (Sumber:Suara.com)