Wakil Ketua DPRD Kalteng Minta Pemda Tak Hanya Fokus Bangun Kawasan Perkotaan

1TULAH.COM-Pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustan, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan di wilayah perkotaan semata.

Pembangunan yang terpusat dinilai akan memperlebar kesenjangan sosial. Sebaliknya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih peka menyentuh daerah-daerah pelosok yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan publik.

Pernyataan tegas ini disampaikan Riska usai menghimpun berbagai aspirasi langsung dari masyarakat di tingkat akar rumput.

“Beberapa keluhan dan masukan masyarakat saat reses kemarin memang masih didominasi kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, sampai pendidikan terutama di daerah terpencil,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Tiga Keluhan Utama Masyarakat di Berbagai Desa Kalteng

Berdasarkan hasil reses yang dilakukan di beberapa desa, Riska menegaskan bahwa timnya banyak menemukan potret ketimpangan. Setidaknya ada tiga sektor vital yang menjadi keluhan utama dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah:

1. Infrastruktur Jalan yang Rusak: Akses transportasi antardesa dan menuju kota masih terhambat akibat jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi belum tertangani secara merata.

2. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan: Minimnya sarana medis di pelosok membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan layak.

3. Minimnya Sarana Pendidikan: Banyak bangunan sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan kekurangan fasilitas penunjang belajar-mengajar.

Menyoroti Layanan Pendidikan dan Pemerataan Tenaga Pengajar

Secara khusus, Riska Agustan menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah terpencil yang dinilai belum memadai untuk mendukung program wajib belajar. Masalah ini diperparah dengan sebaran tenaga pendidik yang tidak merata.

“Masih banyak sekolah yang fasilitasnya kurang layak, kemudian tenaga pengajar juga belum mencukupi. Belum lagi kondisi jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga masih belum merata pembangunannya,” kata Riska menambahkan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas SDM di pelosok Kalteng yang berisiko tertinggal dibanding masyarakat perkotaan jika tidak segera dievaluasi oleh dinas terkait.

Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas Utama di Tengah Efisiensi Anggaran

Berbagai persoalan riil di lapangan ini dipastikan akan dibawa ke meja parlemen untuk menjadi perhatian serius dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Riska menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari situasi keuangan daerah yang tengah mengalami penyesuaian.

DPRD Kalteng bersama pihak eksekutif berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat, meskipun saat ini ruang fiskal daerah cukup terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Dorong Sinergitas Eksekutif-Legislatif demi Kesejahteraan Kalteng

Menutup penyampaiannya, Riska berharap sinergi kerja antara DPRD Kalteng dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat ke depan. Hubungan kerja yang solid merupakan kunci agar roda pembangunan dapat berjalan secara merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia juga mengimbau masyarakat Kalteng untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif melalui jalur resmi. Hal ini penting agar setiap kebutuhan skala prioritas dapat dikawal bersama-sama demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. (Ingkit)