Penting, Mendesak, dan Ada Dananya

oleh : Fahmi R Kubra

Agroindustrial Development (IPB), Local Economic Resourses Development (IUJ-Japan), Post Harvest Technology (IPB), Agriculture Engineering (IPB)

Ketika Fiskal Daerah Tidak Lagi Sebebas Dulu

Dalam kondisi fiskal daerah yang semakin ketat, kemampuan menentukan prioritas pembangunan menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar membuat daftar program yang panjang.

Karena itu, ada satu pendekatan sederhana namun realistis dalam menentukan program yang perlu segera dieksekusi:

program itu harus penting, mendesak, lalu ada dananya 🤭

Kalimat ini terdengar santai, bercanda, tapi sebenarnya cukup kuat secara logika kebijakan publik dan manajemen pemerintahan.

Yang pertama adalah soal penting.
Program penting adalah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya air bersih, jalan produksi, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, ketahanan pangan, atau penguatan ekonomi rakyat.

Mark H. Moore dalam Creating Public Value (1995) menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat (public value), bukan sekadar menghabiskan anggaran melalui banyak kegiatan seremonial. Karena itu, ukuran penting seharusnya bukan siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling besar menerima dampaknya.

Yang kedua adalah soal mendesak.
Mendesak bukan berarti sekadar ramai diperbincangkan. Mendesak adalah ketika penundaan justru menimbulkan dampak jangka panjang dan sistemik. Kerusakan jalan berat, irigasi, stunting, banjir, krisis air baku, hingga penurunan ekonomi lokal adalah contoh persoalan yang jika ditunda justru akan menjadi lebih mahal di masa depan.

David Osborne dan Ted Gaebler dalam Reinventing Government (1992) menjelaskan bahwa pemerintahan modern harus fokus pada hasil dan penyelesaian masalah strategis, bukan sekadar rutinitas administratif. Karena itu, pemerintah daerah idealnya lebih fokus pada program yang benar-benar menyelesaikan masalah mendasar masyarakat.

Lalu sampailah kita pada bagian paling realistis: ada dananya 🤭

Ini bukan sinisme, tetapi kenyataan fiskal. Kabupaten Barito Utara misalnya, selama ini masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketergantungan fiskalnya mencapai 95 persen dari total kapasitas keuangan daerah, sementara PAD-nya tidak sampai 5 persen. Ketika transfer pusat terganggu, otomatis ruang fiskal daerah ikut terguncang.

Situasi itu semakin terasa setelah muncul informasi bahwa dana transfer terkait DBH minerba dan transfer pusat lainnya pada 2026 mengalami penurunan sangat tajam. Penerimaan transfer yang sebelumnya sekitar Rp1,7 triliun berpotensi turun menjadi sekitar Rp490 miliar. Penurunannya mencapai 71 persen lebih. Penurunan ini dikaitkan dengan melemahnya produksi batu bara dan berkurangnya pendapatan sektor minerba.

Dalam situasi seperti ini, daerah tidak cukup hanya kreatif membuat program. Daerah juga harus semakin disiplin menentukan prioritas. Program yang dampaknya kecil tetapi menyedot anggaran besar tentu perlu dievaluasi ulang. Mardiasmo (2021) dalam konsep Manajemen Keuangan Daerah menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, dan value for money dalam penggunaan APBD. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, diskusi pembangunan daerah seharusnya mulai bergeser dari:“siapa yang paling banyak usul” menjadi:“program mana yang paling penting, paling mendesak, dan paling realistis dibiayai.”

Apalagi di tengah tekanan fiskal saat ini, kemampuan memilih prioritas mungkin justru menjadi ukuran paling nyata dari kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah. Wallahu a’lam bish-shawab…