Kunker Menhan dan Satgas PKH di Murung Raya Perkuat Penertiban Kawasan Hutan di Kalteng

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Kunjungan kerja (kunker) Menteri Pertahanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Murung Raya menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat pengawasan dan penertiban kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Rombongan tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sekitar pukul 09.30 WIB, Selasa (7 April 2026), dan sempat singgah di VIP Room bandara sebelum melanjutkan agenda kegiatan menuju Kabupaten Murung Raya.

Kunjungan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pada sektor pertambangan dan kehutanan.

Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap agenda tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pembenahan tata kelola sumber daya alam di daerah.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk yang berkaitan dengan persoalan perizinan.

“Mengenai hal-hal seperti perizinan, semuanya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kami menghormati proses hukum yang berjalan serta keputusan yang diambil pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Hendri Hanafi, menyampaikan perkembangan sejumlah perkara yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa perkara zirkon saat ini telah memasuki tahap lanjutan dalam proses hukum.

“Kalau tidak salah sudah tahap dua. Dalam waktu dekat akan dinyatakan lengkap, artinya perkara tersebut siap dilimpahkan ke persidangan,” ungkapnya.

Terkait penanganan perkara di KPU Kotawaringin Timur, Hendri menyebutkan bahwa prosesnya masih dalam tahap pengumpulan alat bukti oleh penyidik.

“Kami masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat penyidik dapat menyimpulkan apakah telah terpenuhi minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap pihak yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.

“Pada saatnya, siapa pun yang terlibat tentu akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Terkait kegiatan di Murung Raya, Hendri menyampaikan bahwa agenda yang dilaksanakan merupakan bagian dari penindakan terkoordinasi oleh pemerintah pusat.

“Sesuai agenda yang kami terima, hari ini dilakukan penyitaan terkait lokasi tambang dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penambangan. Namun, rilis resmi tetap berasal dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mencegah potensi penyalahgunaan sumber daya alam di masa mendatang, mengingat sebelumnya terdapat kendala rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta aparat penegak hukum dalam mendukung penegakan hukum, peningkatan tata kelola sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(*)

Penulis : Hewu