DPRD Kalteng Soroti Keterbatasan APBD 2026, Asdy Narang: Kelola Anggaran Rp 5,4 Triliun Secara Maksimal

1TULAH.COM-Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat mulai berdampak pada alokasi belanja daerah di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tahun anggaran 2026.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Asdy Narang, menekankan pentingnya pengelolaan dana yang tersedia agar tetap tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.

Efisiensi Anggaran Pusat dan Dampaknya ke Daerah

Kebijakan fiskal dari pusat secara tidak langsung memberikan tekanan pada postur APBD daerah. Dengan proyeksi anggaran Pemerintah Provinsi Kalteng berada di angka Rp 5,4 triliun, tantangan pembangunan di tahun 2026 diprediksi akan semakin ketat.

“Pemerintah provinsi mengelola dana Rp 5,4 triliun ini harus bisa dimanfaatkan seefektif mungkin untuk pembangunan daerah di tengah kebutuhan yang tidak sedikit,” ujar Asdy Narang baru-baru ini di Palangka Raya.

Tantangan Geografis: Luas Kalteng 1,5 Kali Pulau Jawa

Asdy menyoroti bahwa secara objektif, nilai anggaran tersebut masih jauh dari angka ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan tantangan geografis Bumi Tambun Bungai. Kalteng memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan infrastruktur yang memerlukan biaya pemeliharaan serta pembangunan tinggi.

“Anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur di angka Rp 20 triliun pun belum cukup, mengingat luasan wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai satu setengah kali Pulau Jawa,” terang politisi tersebut.

Kesenjangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan ketersediaan dana menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan disiplin dalam menetapkan skala prioritas.

Fokus Pengawasan DPRD Kalteng

Sebagai lembaga legislatif yang memegang fungsi pengawasan, DPRD Kalteng berkomitmen memastikan setiap rupiah dari anggaran Rp 5,4 triliun tersebut benar-benar terserap untuk kepentingan publik.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus pengawasan DPRD meliputi:

• Efektivitas Kebijakan: Memastikan kebijakan pemerintah provinsi sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

• Pembangunan Infrastruktur: Mengawal proyek strategis meski dengan keterbatasan dana.

• Kesejahteraan Rakyat: Menjamin alokasi untuk sektor-sektor dasar tetap terjaga.

Prioritas Pembangunan: Infrastruktur hingga Kesehatan

Meski dibayangi keterbatasan, Asdy menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan terus mendukung penuh upaya penyusunan anggaran yang pro-rakyat. Fokus utama pembangunan tetap mencakup sektor-sektor vital, di antaranya:

1. Infrastruktur: Membuka isolasi daerah dan memperbaiki aksesibilitas.

2. Ekonomi: Stimulus untuk penguatan ekonomi lokal dan UMKM.

3. Pendidikan: Peningkatan kualitas SDM Kalimantan Tengah.

4. Kesehatan: Penjaminan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata.

“Kita sebagai anggota dewan tentunya akan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah provinsi. Dengan anggaran Rp 5,4 triliun ini, kita maksimalkan untuk masyarakat agar tetap bisa hidup sejahtera,” tutupnya. (Ingkit)